Akbar Ingatkan Lagi Kalla Tidak Campuri Internal Golkar

Bandung - Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung kembali meminta Jusuf Kalla, yangdisebutnya sebagai cawapres dari Partai Demokrat, untuk tidak ikut-ikutanlagi mencampuri persoalan internal Partai Golkar. Jusuf Kalla lebih baikuntuk berkonsentrasi pada pencalonannya sendiri dan tidak mencampuriurusan internal partai yang dipimpin Akbar Tanjung itu.Penegasan Akbar Tandjung itu kembali disampaikannya kepada wartawan di GOR Padjadjaran Bandung, usai menghadiri Deklarasi Koalisi Kebangsaan Jabar, Senin (13/9/2004).Menurut Akbar, sebagai cawapres yang diajukan oleh partai lain, maka urusan yang terjadi di internal Partai Golkar hendaknya tidak dicampurinya lagi. "Pencalonan Pak Jusuf Kalla di situ kan bukan dari Partai Golkar," tegasnya lagi.Partai Golkar sendiri, menurut dia, sudah bulat untuk mendukung pencalonanpasangan Megawati-Hasyim Muzadi seperti yang sudah disepakati dalam Rapim partai itu. Bahkan masih menurut Akbar, dengan Koalisi Kebangsaan yang digagas itu dirinya yakin pasangan Mega-Hasyim akan mampu menang sekitar 55% di atas pesaingnya.Menurut hitung-hitungan Akbar, dari koalisi 8 parpol yang ada, pihaknya sudah memegang 320 kursi dari 550 kursi parlemen atau sekitar 56 persen. "Itu kekuatan di parlemen hasil pemilu legislatif. Tentu akan diusahakan agar nanti dukungan sebesar itu bisa diberikan lagi kepada pasangan Mega-Hasyim," tegasnya.Menjawab pertanyaan soal adanya kader partai yang membelot dan tidak setuju dengan keputusan elit Partai Golkar itu, Akbar menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan peringatan kepada 13 orang fungsionaris DPP partai, termasuk Fahmi Idris dan Marzuki Darusman. "Kami juga sudah mengirim surat kepada Pak Jusuf Kalla agar beliau tak mencampuri lagi urusan intern partai karena beliau ini sekarang cawapres dari partai lain. Tidak ada hubungannya sekarang ini dengan Partai Golkar. Karenanya kami minta dia tidak ikut campur urusan internal lagi," tandasnya.Menurut Akbar, sebetulnya dari daerag-daerah sudah muncul desakan agar mereka yang mbalelo itu diberi peringatan yang lebih. Tapi cukup dengan memberi peringatan saja. Ada pengurus dari daerah yang menginginkan peringatan lebih keras lagi misalnya dinonaktifkan dari kepengurusan. "Nanti dilihat perkembangannya," kata Akbar lagi. (asy/)