Anggota DPR Akbar Faisal Nilai Dipo Alam Tak Paham Konstitusi

Jakarta - Tindakan Seskab Dipo Alam memilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daripada DPR sebagai tempat untuk menyerahkan rekaman rapat di Kantor Presiden pada 9 Oktober 2008 lalu ditentang anggota DPR RI, Akbar Faisal. Akbar menuding tindakan Dipo tersebut sebagai bentuk ketidakpahamannya terhadap konstitusi.

"Saya ingin mengomentari tentang perilaku dan tindakan dari seseorang yang berada disekitar Presiden bernama Yang Terhormat Bapak Dipo Alam. Agak sulit memang ketika orang di sekitar presiden yang pemahamannya tentang konstitusi sedikit agak dangkal", kata Akbar Faisal saat rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Selasa (2/10/2012).

Sebagai anggota tim pengawas Century, Akbar merasa DPR selaku wakil rakyat berhak meminta rekaman tersebut. Menurutnya, DPR adalah negara, negara adalah rakyat maka ketika rakyat meminta tidak ada yang boleh menolak walaupun seberapa parah persepsi orang tentang DPR sekarang ini.

"Ini berbahaya karena saya melihat ada upaya untuk membenturkan antara DPR dengan Istana dan partai politik dengan Istana dan ini tidak bagus," lanjut politisi Hanura ini.

Akbar menilai bahwa salah satu kelemahan pemerintahan saat ini adalah antara lembaga negara saling melecehkan.

Komentar Akbar tersebut lansung mendapat interupsi dari Ruhut Sitompul. Ruhut mengingatkan seluruh anggota DPR selaku wakil rakyat untuk tidak gampang menilai orang lain.

"Kita semua wakil rakyat ini jangan hanya pintar menunjuk hidung orang lain tapi belajar juga menunjuk hidung kita sendiri," sahut Ruhut.

(rmd/rmd)