Menkum HAM Usulkan Penanganan Hukum Kekerasan Sampang Ditangani Pusat

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengusulkan agar proses hukum terhadap pelaku kekerasan di Sampang ditangani lembaga penegak hukum di pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar penanganan perkara dapat dilakukan obyektif.

"(Ada) keengganan atau kesungkanan penegakan hukum kalau dilakukan di daerah. Memang saya usulkan untuk kasus-kasus seperti ini, karena dimungkinkan juga oleh hukum acara, dibawa umpamanya ke pusat. Tapi hal ini belum jadi keputusan, agar menjadi pertimbangan tentunya," kata Amir di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (27/8/2012).

Menurut Amir, kasus kekerasan di Sampang harus diselesaikan dengan penegakan hukum. Alasannya, bila perkara ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan memicu persoalan lanjutan.

"Upaya itulah yang diharapkan bagaimana langkah penegakan hukum ini bisa secara tegas dan lugas ditegakkan," pungkasnya.

Amir menjelaskan, kementeriannya tidak akan menyoroti latar belakang terjadinya kekerasan terhadap warga aliran Syiah. Tetapi memfokuskan pada pelaksanaan penegakkan hukum.

"Kalau yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum, sarananya,.Sarananya rutan dan lapas. Kita coba amankan mereka-mereka yang terkait masalah ini, supaya tidak ada potensi masalah ini terekskalasi lebih jauh," kata dia.

(fdn/mpr)