.webp)
"Pertama pemilihan lokasi, secara sosiologis kultur petani Brasil cukup berbeda dengan petani di Indonesia," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/8/2012).
Kedua, lanjut Arya, output kunjungan sebelum bertolak ke Brasil DPR pada medio Juli lalu sudah melakukan kunjungan serupa ke China. Namun belum terlihat follow up dari studi banding tersebut.
"Sekarang pansus melakukan kunjungan lagi ke Brasil, dan kabarnya pada September mendatang juga akan mengunjungi Jerman," tuturnya.
Ketiga, lemahnya kinerja legislasi. Lemahnya kinerja legislasi DPR dan citra negatif terhadap DPR membuat masyarakat berpikiran negatif tentang studi banding ke Brasil tersebut. Keempat tidak adanya pertanggungjawaban publik sehingga nyaris setiap ada studi banding ke luar negeri, masyarakat tidak mendapatkan laporan dan pertanggungjawaban serta output yang memuaskan.
"Kelima boros anggaran. Mahalnya anggaran biaya yang dikeluarkan untuk studi banding tentu menjadi perhatian publik. Padahal sebelumnya DPR telah lakukan kunjungan dengan tema yang sama ke China, dan nanti berencana akan kunjungi Jerman dan Jepang," ungkapnya.
Arya sependapat gagasan modernisasi desa yang diusulkan pemerintah melalui pengajuan RUU Desa dibahas secara serius oleh DPR. Banyak isu-isu krusial yang harusnya mendapatkan perhatian DPR seperti kewenangan dan kedudukan desa, namun DPR sepertinya memberikan prioritas yang besar pada isu pengelolaan keuangan desa.
"Saya kira DPR dapat memanfaatkan potensi dalam negeri untuk membahas perkembangan RUU desa, saya melihat banyak akademisi yang menguasai persoalan desa," tutupnya.
(ega/mok)
