.webp)
Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan telah mencapai kesepakatan, termasuk membuka lagi Selat Hormuz seperti sebelum perang. Kesepakatan itu dilaporkan tercapat berkat komitmen Iran memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi.
Dirangkum detikcom, Senin (25/5/2026), kabar tentang kesepakatan itu dilaporkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), seperti dilansir Anadolu Agency. Pejabat AS yang enggan disebut namanya menyebut kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.
Prosesnya disebut dapat memakan waktu beberapa hari. Pejabat AS itu menekankan metode pemusnahan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran masih dalam tahap negosiasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan yang diusulkan tersebut, menurut pejabat AS yang dikutip NYT, tidak membahas pasokan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium. Dia mengatakan masalah-masalah itu diharapkan akan ditangani dalam pembicaraan lanjutan.
Menurut laporan media AS lainnya, Fox News, pejabat Washington juga mengindikasikan AS dapat mempertimbangkan 'akomodasi yang signifikan' terkait pelonggaran sanksi jika Iran setuju membuat konsesi serupa mengenai pasokan uranium yang diperkaya tinggi miliknya.
"Rencana kami adalah menangani seluruh pasokan material yang diperkaya milik mereka," kata pejabat Washington tersebut.
Dia menyebut pemerintah AS melihat Iran melakukan 'akomodasi yang serius' yang belum pernah terlihat dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya. Lebih lanjut, pejabat AS yang dikutip NYT juga menyebut penolakan terhadap gagasan mekanisme 'tarif tol' untuk Selat Hormuz dengan menyebut pengaturan semacam itu tidak dapat diterima dan belum diusulkan oleh kedua pihak.
Terpisah, media AS CBS News yang mengutip seorang pejabat Washington melaporkan pemerintah AS memandang kesepakatan yang muncul lebih kuat daripada kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dicapai pada era mantan Presiden Barack Obama. Sebagai bagian dari kesepakatan terbaru itu, AS akan mencabut blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pejabat Washington itu juga mengatakan Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mitra-mitra Teluk akan berkoordinasi dalam memastikan jalur aman di Selat Hormuz. Wakil Presiden AS JD Vance, Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan penasihat serta menantu Trump, Jared Kushner, juga terlibat dalam pembicaraan tersebut.
Dia menyebut Washington berupaya melibatkan semua sekutu regional dalam proses tersebut. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai kesepakatan awal tersebut. Otoritas Iran juga belum memberikan tanggapannya.
Apa saja isi kesepakatan itu?
Laporan Axios menyebut kesepakatan yang berpotensi ditandatangani AS dan Iran akan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan membuka kembali Selat Hormuz. Selat itu telah ditutup oleh Teheran selama perang berkecamuk sejak akhir Februari.
Berdasarkan draf nota kesepahaman, Iran akan membersihkan ranjau dari Selat Hormuz dan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat tanpa pungutan tol. Sebagai imbalannya, AS akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan memberlakukan pengecualian sanksi terbatas yang memungkinkan Teheran untuk menjual minyak secara bebas selama periode 60 hari.
Seorang pejabat AS menggambarkan pengaturan tersebut sebagai 'bantuan berdasarkan kinerja' dan menyebut bahwa bantuan ekonomi akan mengikuti langkah-langkah konkret AS dan tidak akan diberikan di muka. Draf kesepakatan itu juga mencakup komitmen Iran untuk tidak mengupayakan senjata nuklir dan untuk menegosiasikan penangguhan pengayaan uranium, serta pemusnahan pasokan uranium yang diperkaya tinggi.
Setiap pelonggaran sanksi yang lebih luas atau pencairan dana Iran, menurut laporan Axios, akan dibahas selama periode gencatan senjata. Tetapi, hal itu hanya akan diimplementasikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir yang telah diverifikasi.
Selama periode 60 hari gencatan senjata diperpanjang, pasukan AS yang ditempatkan di kawasan tersebut akan tetap berada di tempatnya dan hanya akan ditarik jika kesepakatan akhir tercapai. Kesepakatan tersebut juga tampaknya terkait dengan upaya mengakhiri perang Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Pejabat AS yang dikutip Axios melaporkan Israel masih akan diizinkan untuk bertindak jika Hizbullah mencoba mempersenjatai diri kembali atau melanjutkan serangan. Beberapa pemimpin Arab dan Muslim, termasuk dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, mendukung upaya diplomatik tersebut. Pakistan secara khusus memainkan peran mediasi sentral.
Presiden Iran Tegaskan Tak Ada Keputusan Tanpa Izin Mojtaba Khamenei
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut pemerintahannya tidak mengambil keputusan tanpa persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Hal ini disampaikan Pezeshkian, seperti dilansir Press TV, Senin (25/5/2026), saat Iran dan AS melakukan perundingan tidak langsung dengan dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang.
"Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi)," ujar Pezeshkian saat berbicara dalam pertemuan dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB).
"Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam," ucapnya.
Pezeshkian menyebut salah satu tujuan utama musuh Iran selama perang ialah membungkam suara kebenaran. Dia menyinggung sentimen anti-Iran, yang disebutnya tanpa malu-malu mengharapkan AS dan rezim Zionis Israel, untuk menghancurkan dan memecah-belah Iran.
"Jika kita semua bergerak bersama dalam kerangka (yang ditentukan oleh) pedoman Pemimpin (Tertinggi) dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kita," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membenarkan ada kesimpulan dalam sebagian besar isu yang dibahas dengan AS. Namun, menurutnya, belum ada jaminan kesepakatan bakal ditandatangani dalam waktu dekat.
"Memang benar bahwa kami telah mencapai kesimpulan pada sebagian besar isu yang sedang dibahas," kata Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada Senin (25/5) waktu setempat.
"Tetapi untuk mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan perjanjian sudah dekat -- tidak ada yang dapat menyampaikan klaim semacam itu," tegasnya, menuduh Washington mengubah posisinya.
Baghaei mengatakan Iran akan terus mengelola lalu lintas maritim di Selat Hormuz dengan mengenakan biaya layanan. Dia berargumen hal itu bukan berarti Teheran 'berupaya memungut tarif tol'.
Dia mengatakan bahwa layanan yang diberikan berupaya layanan navigasi di samping langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz juga di Teluk Arab dan Laut Oman, membutuhkan pengumpulan biaya tertentu.
Simak Video 'Iran: Selat Hormuz Hak Sah Kami, Tak Akan Dibawa ke Meja Negosiasi':
