Menkominfo Blokir Video Youtube Soal Ancaman Kerusuhan di Pilgub DKI

Menkominfo Blokir Video Youtube Soal Ancaman Kerusuhan di Pilgub DKI

Andri Haryanto - detikNews
Kamis, 23 Agu 2012 21:43 WIB
Menkominfo Blokir Video Youtube Soal Ancaman Kerusuhan di Pilgub DKI
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan, pihaknya telah memblokir tayangan yang disinyalir bermuatan suku agama ras dan antargolongan (SARA) terkait Pilgub DKI Jakarta.

Berdasarkan surat elektronik yang diterima detikcom, pemblokiran tersebut dilakukan atas kerjasama dengan pihak Google. Hal itu sesuai dengan konfirmasi email dari pengelola Google yang sekaligus mengelola youtube, atas permintaan dari Kemenkominfo Indonesia.

"Alhamdulillah pukul 16.00 WIB sore ini video SARA tersebut sudah di remove dari Youtube," ujar Tifatul dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (23/8/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tifatul mengimbau semua pihak agar menggunakan sarana internet secara benar dan menghindari hal-hal yang berbau SAR, apakah itu untuk untuk kepentingan politik, ekonomi, atau pembunuhan karakter seseorang.

"Pelanggaran terhadap UU ITE 11/2008 dapat dikenai sanksi 6 sampai 12 tahun penjara. Diantaranya adalah tekait dengan penggunaan internet untuk penghinaan atas nama agama atau berbau SARA, pornografi, perjudian, mengancam, penipuan, dan lain-lain," jelas Tifatul.

Tifatul menambahkan, pihaknya tidak akan segan untuk menindak tegas pelaku yang melanggar UU ITE yang berlaku tersebut.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyesalkan adanya tayangan di youtube yang berbau provokasi terkait Pilgub DKI Jakarta. Di dalam video itu ada seseorang yang memakai penutup kepala mendiskreditkan etnis tertentu. Orang itu mengancam agar kelompok tertentu tidak ikut Pilgub, bila tidak kerusuhan mengancam.

"Beredarnya video hasutan di youtube yang mendiskreditkan golongan etnis tertentu. Di dalam video tersebut ada seorang berwajah tertutup dengan background diedit peristiwa kerusuhan '98. Orang ini mengancam untuk tidak ikut dalam Pilkada DKI kepada kelompok tertentu sebab kalau itu terjadi peristiwa '98 akan terjadi," kata Djoko di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

(ahy/ndr)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini