.webp)
"Aliran dana ke DPR harus diusut. Kalau tidak bersih-bersih segera nanti lembaga DPR ini dimusuhi rakyat dan kehilangan kepercayaan rakyat," kata Ruhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Ruhut berharap KPK objektif dalam pengusutan kasus ini sekalipun sejumlah anggota yang disebut-sebut dari partai besar.
"Jadi saya rasa, KPK semua harus diungkap walaupun itu melibatkan kader Partai Golkar. Harus diusut sampai tuntas partai mana pun," harapnya.
Ruhut menilai Partai Golkar sedang dihujani kasus. Setelah korupsi pengadaan Alquran, sekarang kasus PON sudah menyebut-nyebut beberapa kader Golkar.
"Jangan dihilangkan masalah korupsi pengadaan Alquran dari pemberitaan. Nyatanya sekarang ada lagi kasus PON. Harus secepatnya diusut karena sudah sangat terpenuhi," tandasnya.
Saat bersaksi di sidang terdakwa Eka Dharma di PN Pekanbaru pada Kamis 2 Agustus, Lukman mengungkapkan Komisi X DPR RI menerima uang Rp 9 miliar untuk meloloskan anggaran APBN untuk PON Riau senilai Rp 250 miliar.
"Uang itu diantar sopir saya ke DPR dan diterima oleh Kahya Muhzakir," kata Lukman Abbas.
Menurut Lukman, dana Rp 9 miliar untuk DPR RI itu dikumpulkan dari 4 BUMN yang menggarap proyek venue dan penunjang PON, yakni Adhi Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, dan Waskita Karya.
(van/aan)
