Golkar: Pidato SBY Sindiran Buat KPK & Kejagung

Golkar: Pidato SBY Sindiran Buat KPK & Kejagung

Ahmad Toriq - detikNews
Jumat, 15 Jun 2012 14:03 WIB
Golkar: Pidato SBY Sindiran Buat KPK & Kejagung
Jakarta - Ketua DPP Golkar, Hadjriyanto Y Thohari, punya pandangan berbeda menanggapi pidato SBY yang membeberkan data korupsi partai. Alih-alih menganggap data itu sindiran buat parpol lain, Hadjri memandang pidato itu justru sebagai sindiran untuk KPK.

"Statemen Pak SBY itu merupakan sindiran kepada KPK. Seakan-akan SBY itu memberitahu kepada KPK, yang korupsi itu bukan hanya PD tapi juga partai-partai lain," kata Hadjri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Menurut Hadjri, data SBY itu perlu ditindaklanjuti oleh KPK dan Kejagung. Sebab, dia mengatakan informasi yang disampaikan seorang presiden tentu valid.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Informasi beliau kan A1. Menurut saya, itu sindiran kepada lembaga negara sebagai penegak hukum, tidak hanya KPK, tapi juga Kejagung," paparnya.

Seperti diketahui SBY merasa gusar dengan pemberitaan yang kerap menyebut PD sebagai partai terkorup. Menurutnya, banyak partai yang lebih korup dibanding PD.

"Saya ingin menunjukkan data yang sah, masih banyak parpol yang korupsinya jauh di atas Demokrat," kata SBY.

Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Para Tokoh Pendiri dan Deklarator PD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Rabu (13/6).

SBY pun membeberkan data yang dimilikinya. Dari data itu, SBY mengungkap urutan partai terkorup mulai dari tingkat DPRD hingga kementerian.

"Saya beri contoh kasus korupsi di tingkat DPRD provinsi, dalam kurun 2004 sampai 2012. Korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 %, peringkat 5 dari seluruh partai. Di atas Partai Demokrat ada 34,6 %, 24,6 %, 9,2 % dan 5,2 %," paparnya.

Untuk korupsi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada periode yang sama, SBY memaparkan oknum PD menempati peringkat tiga dengan 11,5 persen. "Di atasnya masih ada dua parpol, masing-masing 27%, dan 14,4 %," ujarnya.

Sedangkan untuk korupsi di tingkat DPR, Kementerian, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol lain.

"Diatasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7%, dan 16,6%," tuturnya.

(tor/rmd)


Berita Terkait