Ssst! Ada Kode-kode Partai di List Daerah Penerima DPID di Banggar

Ssst! Ada Kode-kode Partai di List Daerah Penerima DPID di Banggar

- detikNews
Rabu, 13 Jun 2012 10:43 WIB
Ssst! Ada Kode-kode Partai di List Daerah Penerima DPID di Banggar
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan tempat untuk menggodok segala macam anggaran yang diajukan pemerintah, termasuk dana untuk pembangunan di daerah. Ternyata dalam daftar daerah penerima di Banggar, sudah ditandai dengan kode-kode partai. Jatah?

Hal tersebut terungkap dalam salah satu data yang berasal dari laptop yang ada di sekretariat Banggar. Laptop itu disita KPK setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah ruang Banggar pada 10 Februari silam.

Dalam inventaris mengenai rencana pembagian DPID untuk daerah-daerah tahun anggaran 2011 itu, tertera daftar 524 daerah calon penerima. Uniknya dalam list tersebut, setiap daerahnya sudah diberi kode-kode dan warna-warna tertentu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kode-kode tersebut antara lain: Pim, PKB, Han, PD, PPD, PKS, PAN, PPP, PDIP, PG. Ada juga P1, P2, P3, P4. Kode-kode itu tertulis dengan warna tinta yang berbeda-beda antara lain biru, merah, coklat, dan hitam.

Apa makna kode-kode itu belum diketahui. Apakah kode itu untuk mempermudah ataukah bermakna lain tidak jelas. Pastinya hanya pihak di Banggar saja yang tahu.

Namun, sumber detikcom yang telah mendapat penjelasan mengenai data tersebut mengatakan, kode-kode itu merupakan inisial dari partai-partai yang ada di Banggar. Sedangkan P1-P4 merupakan kode untuk pimpinan Banggar. Tapi apakah

"Cara kerjanya ya calon daerah penerima diminta untuk menghubungi orang-orang di Banggar, sesuai dengan tanda-tanda itu," ujar sumber tersebut.

Mengenai permainan di Banggar ini sudah menjadi sorotan sejak lama. Apalagi setelah ada kasus suap dana PPID di Kemenakertrans dan dana DPID yang menjerat anggota Banggar Wa Ode Nurhayati. Empat pimpinan Banggar sudah pernah diperiksa KPK dalam dua kasus tersebut. Mereka telah membantah adanya permainan di lembaga yang mereka pimpin.

"Tidak ada itu. Saya hanya menjelaskan soal Wa Ode saja. Masalah pembahasan APBN belajar daerahnya gimana," tutur salah satu pimpinan Banggar, Mirwan Amir usai menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (5/4/2012) silam.

(fjp/ndr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads