Hadapi Putaran II, Pemprov Jateng Mengaku Babak Belur

Semarang - Mengatur pemerintahan memang susah. Apalagi ketika berurusan soal dana. Sebagaimana terjadi pada Gubernur Jateng Mardiyanto.Dalam menghadapi pilpres putaran II, orang nomor satu di Jateng itu mengaku bengep (babak belur) ketika harus melayani pendanaan KPUD dan Panwaslu."Saya pikir harus ada keterbukaan dari KPUD, punya duit berapa sih mereka. Kalau semua KPUD diam saja ya ini repot. Masak langsung bilang kurang..kurang (dana). Kalau begitu gubernur dan bupati bengep," keluh Mardiyanto ketika ditanya persiapan Pemprov Jateng dalam menghadapi pilpres putaran II seusai Rapat Kerja Gelar OIperasional Polda Jateng di Mapolda, Jl. Pahlawan Semarang, Kamis (19/08/2004).Mardiyanto menilai selama ini kedua penyelenggara pemilu itu belummelaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana dengan baik. Diamencontohkan soal dana yang belum terpakai. Dana itu bisa dipakai untuk kegiatan selanjutnya. Bukan terus mengajukan ke pemerintah."Pemilu kita memang aneh kok. Dana diambilkan dari APBN dan APBD. Hal ini sangat sumir. Tidak jelas arahnya kemana. Sehingga wajar kalau muncul beberapa masalah di level ini," tandasnya.Mardiyanto menambahkan semua pihak memang ingin pemilu berjalan sukses. Karena itu, dengan sepenuh hati pihaknya memberikan dana kepada semua penyelenggara pemilu. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan dana untuk masing-masing PPK sebesar 2,5 juta rupiah dan 1 juta rupiah per Panwascam.Meski demikian, lanjutnya, pihaknya akan berlaku secara proporsional. Artinya penyelenggaraan pemilu tetap jadi tanggung jawab KPUD dan Panwaslu. "Kalau terjadi sesuatu di lingkungan mereka seperti terjadi di Temanggung dimana KPUD dimosi tidak percaya oleh PPK, hal itu menjadi tanggung jawab internal mereka."Kami hanya memberi sumbangan pemikiran dan saran, tidak ada maksud untuk intervensi. Lha wong mereka itu dipilih melalui proses panjang kok. Jadi mereka seharusnya bisa melangkah sendiri dan membimbing jajaran di bawahnya," terang Mardiyanto.Menjelang pilpres putaran II, dirinya berharap koordinasi antar semua lembaga bisa ditingkatkan. Misalnya dengan jajaran kepolisian, KPUD, Panwaslu, dan kejaksaan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi silang sengkarut dalam pelaksanaanya."Saya ingin mempertahankan visi Jateng berikilim sejuk selama pemilu dan seterusnya," demikian Mardiyanto. (nrl/)