Akbar Tandjung: Disurvei Paling Korup, DPR Harus Lebih Tertib!

Jakarta - Mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung prihatin lembaga yang pernah dipimpinnya citranya tengah runtuh dan disebut hasil survei sebagai lembaga paling korup. Ia berharap kalangan anggota dewan mau introspeksi diri.

"Ya tentu saja memprihatinkan kita kalau ada publik seperti. Karena itu ke depan, harus menentukan langkah untuk tidak seperti itu lagi," kata Akbar kepada detikcom, Kamis (7/6/2012).

Akbar menyoroti kinerja Bandan Anggaran DPR. Menurut Akbar, proses penyusunan anggaran di tingkat Banggar harus lebih transparan apalagi sekarang banyak anggota Banggar yang namanya disebut-sebut tersangkut korupsi.

"Pembahasan anggaran DPR harus tertib sampai satuan 3 karena di situ (Banggar), orang terdorong, terpengaruh melakukan penyimpangan," kata Akbar.

Meskipun demikian, Akbar yakin kelak DPR menjadi lembaga yang kuat, transparan dan akuntabel, bukan sebagai lembaga legislatif yang dicap korup.

"Bisa saja ke depan. Harus tentunya melakukan pembenahan sejauh dia bisa," harapnya.

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 14-24 Mei 2012 dengan metode survei stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden.

Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).

Berikut ini persentase urutan lembaga pemerintahan yang dianggap korup oleh responden:

1. DPR (47)
2. Kantor Pajak (21,4)
3. Kepolisian (11,3)
4. Parpol (3,9)
5. Kejagung (3,6)
6. Layanan birokrasi (3,1)
7. Kehakiman (2,6)
8. BI (1,2)
9. MK (1)
10. BPK (0,9)
11. DPD (0,6)
12. KPK (0,5)
13. Kepresidenan (0,2)
14. MA (0,2)
15. TNI (0,1)
16. Tidak menjawab (2,3).

(van/aan)