Ketua DPRD Riau Diperiksa Terkait Kasus Suap PON

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima anggota DPRD Riau terkait dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 mengenai penyelenggaraan PON ke-18. Salah satu yang diperiksa adalah Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

Selain Johar, mereka yang diperiksa adalah Ramli FE, Turuchan Ashari, Arifin Bantu Purba, dan Adrian Ali. Mereka semua diperiksa oleh penyidik di Ruang Catur Prasetya Komplek Sekolah Polisi Negara (SPN), Pekanbaru.

"KPK periksa sejumlah saksi untuk kasus Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/6/2012).

Tidak hanya itu, tiga staf dari PT Adhi Karya Nursada serta pegawai Bank Mandiri juga turut diperiksa KPK.

Dalam kasus suap PON, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah M Faisal Aswan, anggota Dewan yang tertangkap tangan menerima uang Rp 900 juta dari PT PP dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau. Tersangka kedua adalah Muh Dunir, selaku ketua tim pansus.

Dua orang lagi masing-masing Eka dan Rahmat. Eka Dharma Putra adalah Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Sementara Rahmat Syaputra merupakan karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Rahmat merupakan utusan dari konsorsium perusahaan BUMN yang menangani proyek venue PON di Riau. Dua perusahaan lainnya yakni PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya menyediakan uang Rp 900 juta untuk tim pansus DPRD Riau yang meloloskan revisi Perda No 6/2010.

(mok/nrl)