Soal Grasi Corby, Menlu: Tidak Ada Pertukaran Tahanan!

Jakarta - Pemberian grasi selama 5 tahun kepada Stephane Corby oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai polemik. Pemerintah kembali menegaskan tidak ada paket pertukaran tahanan dalam pemberian grasi ini, seperti yang sering ditudingkan publik.

"Saya ingin teman-teman dalam menggunakan istilah betul-betul akurat. Ada dua, namanya transfer of sentenced person (TSP), yaitu pemindahan orang yang telah dihukum dipindahkan, dan ada juga yang namanya exchange of prisoners. Kalo exchange itu pertukaran, si A ditukar dengan si B. Itu tidak ada di sini dan tidak akan pernah ada. Karena tentu mustahil seolah-olah bargain. Menukarkan seseorang dengan yang lain itu tidak ada," papar Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Marty mengatakan, meski bentuk grasi ini bukan bagian dari exchange of prisoners, pemberian grasi tersebut juga bukan bagian dari TSP. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan mengenai TSP, namun sedang mempertimbangkan kebijakan tersebut.

"TSP ini intinya seseorang yang dikenakan hukum di suatu negara kemudian dia telah melaksanakan masa tahanan masa hukuman sekian waktu. Tinggal sisa hukuman waktunya tersisa atas permintaan yang bersangkutan pelaksanaan sisa masa tahanannya dilakukan di negara asal supaya dia bisa lebih dekat dengan keluarga, proses asimilasi kembali ke warga masyarakatnya," papar Marty.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa TSP ini sulit untuk diterapkan di Indonesia karena belum ada aturan di dalam Undang-Undang.

"Ini belum ada perundingan secara utuh karena belum ada undang-undang nasional kita. Kita tidak punya undang-undang mengenai TSP, jadi sulit jalin kerjasama tanpa dibekali oleh undang-undang nasional mengenai ini," tambah Marty.

(gah/mok)