Pramono Anung: Jika SBY Terpilih, Ciptakan Instabilitas

Jakarta - Wasekjen PDIP Pramono Anung memprediksi jika SBY-JK terpilih pada pilpres 20 September mendatang akan menciptakan instabilitas politik karena hanya memiliki dukungan minim di parlemen ketimbang Megawati-Hasyim."Ya karena parlemennya didominasi oleh koalisi kuat yaitu PDIP, Golkar, PPP dan sebagainya. Pada pemerintahan masa lalu, presiden yang memiliki dukungan 35 persen saja bisa diganggu apalagi kalau partai yang hanya memiliki 7 persen kursi di parlemen," ungkap Wasekjen Partai PDIP Pramono Anung sebelum Pembukaan Masa Sidang I DPR 2004-2005 dan Pidato Kenegaraan Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2004).Pernyataan Pramono Anung menyusul keputusan Partai Golkar yang secara penuh mendukung Megawati-Hasyim. Menurut dia, dukungan Golkar terhadap pasangan Megawati-Hasyim justru akan memberikan stabilitas politik jangka panjang."Tentu kami memberi apresiasi terhadap dukungan mereka. Tetapi koalisi ini dilakukan bukan semata-mata untuk pilpres, melainkan juga akan dilakukan untuk kerjasama jangka panjang sampai ke daerah-daerah. Misalnya, untuk pemilihan kepala daerah dan DPRD dan banyak hal lain yang bisa dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, ini juga akan memberikan stabilitas politik jangka panjang. Pokoknya kami akan bekerja untuk merebut hati rakyat," kata dia.Pendapat berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan DPR sebaiknya bersikap fair terhadap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat meski memiliki dukungan minim di parlemen."Ya kita lihat saja nanti, ini kan sistem politik yang kita perkenalkan sejak amandemen UUD 1945 baru pertama kali. Bisa terjadi presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas di DPR karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi kita sadari juga, DPR tidak bisa begitu saja bersikap tidak fair pada presiden sebab keduanya dipilih oleh rakyat secara langsung," papar Yusril yang partainya resmi mendukung SBY-JK.Karena itu, lanjut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa bersikap objektif bila terjadi perselisihan antara presiden dan DPR. (aan/)