KPK: Budaya Percukongan di Pilkada Titik Awal Korupsi di Daerah

Jakarta - KPK menilai mata rantai korupsi dimulai sejak proses pemilihan kepala daerah. Salah satu pangkal musababnya adalah budaya percukongan kala calon maju dalam Pilkada. Nah, untuk mencegah korupsi, budaya cukong harus dihilangkan.

"Mata rantai korupsi itu sudah dari Pilkada sampai terbentuknya birokrasi. Kalau Pilkada sendiri sudah korup, money politics misalnya, itu kepala daerah yang dihasilkannya adalah korup, dia jadi pejabat output korup," jelas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai kampanye zona bebas korupsi di instansi pemerintah, di Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Seluruh Pilkada, termasuk Pilkada DKI kental dengan nuansa kerawanan embrio korupsi. Budaya percukongan ini pasti masuk ke semua calon. Nah, pada akhirnya semua berpulang kepada sang calon.

"Pilkada di DKI, di tempat-tempat lain, kalau diwarnai percukongan, itu alamat bermasalah. Nah sekarang kita serahkan itu ke kepala daerah, apa mereka bisa tidak bergantung kepada cukong-cukong, menghilangkan mental meminta-minta. Kita mesti harus komitmen, optimis," tuturnya.

Diketahui puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Beberapa sudah dibui dan beberapa lainnya masih dalam proses. Mendagri Gamawan Fauzi pun sudah memecat sejumlah kepala daerah yang dipidana.

(ndr/nrl)