Istana: Presiden Tak Harus Tanggapi Isu PKS

Jakarta - Istana memastikan tidak akan ada pernyataan khusus dari Presiden SBY mengenai 'perceraian' antara Setgab Koalisi dengan PKS. Di sisi lain pencopotan tiga politisi PKS dari KIB II, juga belum tentu juga akan dilaksanakan.

Demikian jawaban Julian Aldrin Pasha ditanya perkembangan isu proses reshuffle kabinet. Jubir Kepresidenan ini ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2012).

"Tidak ada yang mengetahui akan ada reshuffle atau tidak, karena itu hak Bapak Presiden. Kalau ada pernyataan yang beredar, itu cuma pandangan asumsi dan penilaian," tegas Julian.

Murujuk pada butir ke-5 tata etika Setgab Koalisi, jelas dinyatakan bagi parpol yang memang tidak merasa ada kesamaan sikap politik dengan yang lainnya maka dapat mengundurkan diri. Presiden tidak perlu memberi pernyataan secara langsung terhadap posisi parpol anggota koalisi bersangkutan.

"Untuk PKS, presiden tidak akan menyampaikan pernyataan. Tidak ada keharusan itu," tegas Julian.

Tindakan langsung dari Presiden SBY atas 'perceraian' PKS dengan koalisi pendukung pemerintahan, diujudkan dalam bentuk reshuffle kabinet. Julian mengingatkan, bila perombakan formasi KIB II adalah hak prerogratif presiden, maka siapa menteri yang dicopot, siapa penggantinya dan kapan waktu pelaksanaannya sepenuhnya jadi wewenang Presiden.

"Yang jelas apakah nanti ada reshuffle, akan dikembalikan ke prerogratif presiden," tegas Julian.

(lh/gun)