Ancam Pecat Pejabat Daerah yang Demo BBM, Mendagri Dianggap Ngaco

Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi mengancam akan memecat kepala daerah yang ikut demo menentang kenaikan BBM. Pernyataan ini dinilai keliru karena kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat.

"Ngaco itu Gamawan Fauzi. Memangnya semua harus bertanggung jawab ke permintah pusat terus. Harusnya tanggung jawabnya ke rakyat bukan Mendagri," kata Guru Besar Ilmu Sosial Politik UI Iberamsjah dalam diskusi di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Iberamsjah mengatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga tidak bertanggung jawab kepada Mendagri. "Memangnya kepala daerah bertanggung jawab sama Mendagri apa. Ya tidak bisalah, selama dia setia sama Pancasila, UUD 45 dan NKRI ya tidak bisa dong, kan mereka dipilih rakyat," terangnya.

Sebelumnya, Gamawan Fauzi menegaskan jika APBN kenaikan BMM disahkan menjadi Undang-undang maka Kepala Daerah yang ikut dalam aksi demonstrasi kenaikan BBM akan dipecat. Pemberhentian Kepala Daerah itu disebut di dalam Undang-undang karena melanggar sumpah jabatan.

"Kalau masih ada lagi demo kepala daerah itu boleh diberhentikan," ujar Gamawan usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (27/3).

Menurut Gamawan, alasan pemberhentian Kepala Daerah tersebut karena melanggar sumpah jabatan.

"Karena kepala daerah bersumpah patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku itu bunyinya," terangnya.

Pejabat daerah yang terlibat demonstrasi antara lain Wakil Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Dia memimpin unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang DH, juga mendukung demonstrasi menolak kenaikan harga BBM melalui orasinya.

(nal/vit)