PD: Ikut Demo BBM, Kepala Daerah Langgar Fatsun Politik

Jakarta - PD mengkritik keras kepala daerah yang ikut berdemo menolak kenaikan harga BBM. PD menilai kepala daerah sudah menjadi bagian dari eksekutif atau pemerintah dan bukan bagian dari partai lagi.

"Kepala daerah bagian eksekutif, dia bukan mewakili partai lagi. Kepala daerah mengayomi, menerima aspirasi dari berbagai kepentingan," ujar Wasekjen DPP PD Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

Menurut Saan, wajar jika Mendagri membuat pernyataan ingin memecat kepala daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebab, dari segi etika politik apapun hal tersebut tidak bisa diterima.

"Kalau warganya ingin demo tidak boleh dilanggar, tapi kalau ikut demo menurut saya nggak elegan, walaupun dipilih rakyat ada fatsun politik yang dilanggar," papar anggota Komisi III ini.

"Suka ngga suka dengan kebijakan pusat, kepala daerah tidak bisa seperti itu," lanjutnya.

Saan menjelaskan kepala daerah yang menjadi bagian pemerintah seharusnya memberi penjelasan kepada warganya soal kebijakan pemerintah. Kepala daerah harus mengedepankan etika bahwa dia terikat dengan aturan-aturan kepala daerah.

"Sampaikan saja menjelaskan kebijakan ini, tapi kalau warganya kondisinya seperti ini sampaikan ke DPRD atau ke Mendagri, bukan ikut berdemo. Harus ada sesuatu mekanisme yang jelas," tutupnya.

Seperti diketahui Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Keduanya merupakan pengurus daerah PDIP yang berdemo menggunakan atribut partai.

(mpr/gun)