"DPR sudah nggak ada masalah kok. Kalaupun eskalasi penolakan meluas, kalau bicara politik semua bisa terjadi kok," kata Marzuki di Mataram, Selasa (27/3/2012).
Marzuki berada di Mataram terkait persiapan Lombok sebagai tuan rumah pertemuan lanjutan ASEAN Inter Parliamentary Assembly atau AIPA dengan Pan African Parliament atau PAP. Pertemuan dijadwalkan September 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting aksi tidak anarkis. Kerusakan-kerusakan yang terjadi kalau anarkis, yang rugi kita juga. Kalau pemerintah nggak stabil, kan yang jadi korban juga rakyat," kata Marzuki.
Ia meminta semua pihak percaya, kalau tidak ada presiden di manapun di belahan dunia ini termasuk Presiden SBY yang senang menaikkan BBM. Kecuali dalam keadaan terpaksa.
Banggar DPR sebelumnya telah menyepakati postur rancangan APBN Perubahan 2012. Dalam voting di DPR Kamis nanti, nasib pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan ditentukan tetap dipertahankan atau diubah.
Pemerintah mengusulkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.
Selain itu disiapkan pula kompensasi kenaikan harga BBM senilai Rp 30 triliun seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Banggar juga menyetujui asumsi-asumsi makro ekonomi dengan pertimbangan kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April 2012.
(gah/gah)










































