Bakar Ban, Aksi Anti Militerisme Macetkan Jl. Proklamasi

Jakarta - Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anti Militerisme menggelar aksi menolak RUU TNI, di depan kampus Sekolah Tinggi Teologi (STT), Jl. Proklamasi Jakarta, Jumat (6/8/2004).Mereka membakar ban ban bekas di tiga titik di sepanjang pintu masuk dan pintu keluar kampus STT. Akibatnya lalu lintas di sepanjang Proklamasi pun macet.Aliansi Anti Militerisme merupakan gabungan sejumlah elemen mahasiswa dari Forum Kota, KGM YAI, KGJ SST Jakarta, Forum Peduli Untar, CAMP Bekasi, FAM Jayabaya, KM APP, Somasi Unas, HMI Unas, Front Nasional, GMS Unas dan Amanad UBK.Setelah membakar ban, Aliansi Anti Militerisme menggelar jumpa pers yang berisi sikap menolak RUU TNI dan capres dari militer. Mereka merinci dosa-dosa militer di masa lalu. Bagi mahasiswa itu, militer merupakan pelaku sejumlah pembunuhan terhadap masyarakat sipil. "Siapa pembunuh marsinah? Pembunuh wartawan Udin Bernas dan pembunuh umat muslim di Tanjung Priok? Mereka adalah tentara," kata Victor, Juru Bicara Aliansi Anti Militerisme. Tentara juga menorehkan sejarah yang kelam dalam kasus perampasan tanah rakyat. "Siapa perampas tanah rakyat di Jenggawah, Jember? Badega, Cimacan? Tapos dan Kedong Ombo? Mereka adalah tentara," tandas Victor lagi. Dosa tentara lainnya yakni terlibat penculikan dan pembantaian warga sipil. "Siapa pula penculik kawan-kawan aktivis 1990-1998? Mereka adalah manusia berseragam loreng yang disebut tentara. Begitu pula peristiwa pembantaian 27 Juli, Trisakti, Semanggi dan Pemerkosa janda korban perang di Aceh dan Timtim. Semua itu adalah tentara." Aliansi Anti Militer juga mengecam pasal 45 ayat 1 RUU TNI, yang berbunyi jabatan tertentu dalam struktur departemen atau lembaga pemerintah non departemen dapat diduduki oleh prajurit. Pasal itu, kata Victor, membuat rakyat sipil makin terpojok karena kata prajurit adalah tentara aktif dan boleh menjadi menteri, dirjen, gubernur , bupati, dan birokrasi pemerintahan lainnya. "Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima karena sejarah membuktikan akibat penggunaan kekuatan militer bangsa ini menjadi alam yang kekayaannya dieksploitasi dan dijual ke asing. Rakyat hanya menjadi kuli bangsa sendiri," demikian Jubir Aliansi Anti Militerisme. (iy/)