Pemerintah dan DPR Akan Hadiri Deklarasi Pemilu Damai Aceh

Pemerintah dan DPR Akan Hadiri Deklarasi Pemilu Damai Aceh

Mega Putra Ratya - detikNews
Sabtu, 10 Mar 2012 19:29 WIB
Jakarta - Tim Pemantau Pilkada Aceh akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi keamanan di Aceh. Tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan anggota DPR ini akan bertolak ke Aceh, Selasa 13 Maret 2012.

"Setiba di Banda Aceh bersama Menko Polhukam, Mendagri akan langsung meninjau posko pilkada damai untuk mendapat penjelasan dari Pj Gubernur Aceh dan KIP Aceh soal kondisi terakhir tahapan pelaksanaan pemilukada," ujar juru bicara tim pemantau Aceh-Papua, Sayed Muhammad Muliady, kepada detikcom, Sabtu (10/3/2012).

Sayed mengatakan pada 14 maret 2012, tim akan menghadiri deklarasi pemilukada damai Aceh yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Setelah selesai deklarasi, satu akan bertolak ke Sabang dan tim dua akan bertolak ke Lhokseumawe Aceh Utara dan Langsa Aceh Timur.

"Dengan kehadiran pemerintah pusat dan DPR didalam deklarasi damai pemilu kada Aceh merupakan wujud kepedulian dan dukungan agar pemilukada di Aceh dapat berjalan dengan aman, jujur, adil dan bebas dari tekanan dari pihak manapun sehingga hasil pemilu kada nanti benar-benar akan menghasilkan pemimpin sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Aceh," jelas anggota Komisi III DPR ini.

Sayed menjelaskan tim pemantau juga minta kepada pihak keamanan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Khususnya memberikan kepastian rasa aman kepada seluruh pemilih yang datang ke TPS dan beberapa tindakan kekerasan yang intensitasnya semakin sering terjadi menjelang pemilukada ini agar dapat diungkap motif dan pelakunya.

Selain itu kehadiran tim ke Aceh, lanjut Sayed, juga akan memantau langsung pelaksaan UU No 11 tahun 2006 dan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh yang sudah memasuki tahun keempat dan menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 16 triliun. Menurut Sayed, apakah dana yang besar tersebut sudah dapat meningkatkan hajat hidup orang Aceh atau tidak dan seberapa besar tingkat penyelewengan dana otsus selama 4 tahun ini juga akan menjadi perhatian khusus dari tim pemantau aceh.

"Dan apabila ditemukan penyelewengan tim akan memberikan rekomendasi dan masukan kepada pihak terkait yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjutinya sesuai aturan dan hukum yang berlaku," tutupnya.

Dari pemerintah akan diwakili oleh Menko Polhukam dan Mendagri. Sedangkan DPR akan dihadiri oleh 13 orang anggota tim pemantau Aceh yang dipimpin langsung oleh ketua tim pemantau yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Untuk DPR, tim dibagi 2 yaitu untuk wilayah barat dipimpin oleh Nova Iriansyah yang juga wakil ketua tim pemantau dengan anggota Muslim, Ali Yacob (PD), Rahadi Zakaria (FPDIP), Raihan Iskandar (PKS), Ida Fauziyah (PKB), dan Tengku Mohd Faisal Amin (FPPP). Sedangkan tim dua untuk wilayah utara dan timur dipimpin oleh Marzuki Daud (FPG), Nasir Djamil (PKS), Manuel Kaisepo (FPDIP), Sayed Fuad Zakaria (FPG) dan Sayed Muhammad Muliady (FPDIP).

(ega/)


Berita Terkait