Ini Alasan MA Memasukkan Pulau Berhala ke Provinsi Kepri

Jakarta - Perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) versus Provinsi Jambi berakhir di ujung palu hakim Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangan MA, majelis hakim menilai ada kesalahan yang dibuat dalam Permendagri No 44/2011 yaitu Mendagri menempatkan UU berada di bawah Peraturan Menteri (Permen).

UU yang dimaksud adalah UU No 31/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga adalah UU terbaru dibanding UU No 54/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan UU 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau.

"Doktrin hukum menyatakan peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama. Seharusnya Mendagri mensinkronkan dengan melalui DPR, bukan membuat Permen. Akibatnya, Mendagri menganggap UU 31/2003 lebih rendah daripada Permen," kata ketua majelis hakim judicial review Paulus Effendi Lotulung dalam salinan putusan lengkap seperti dilansir website MA, Rabu (22/2/2012).

Dengan memasukkannya ke Kabupaten Jabung Timur, Provinsi Jambi, maka tindakan Mendagri bertentangan dengan UU yang ada.

"Dengan memasukkannya ke Tanjung Jabung Timur juga melampaui kewenangan dan bertentangan pasal 5 dan 6 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," papar putusan bertanggal 9 Februari 2012 yang juga dibuat oleh hakim agung Achmad Sukardja dan Supandi itu.

Selain melihat tata urutan perundangan, MA juga melihat sejarah historis kewilayahan sejak zaman kolonial Belanda. Pada 1922, Pulau Berhala masuk dalam peta Residentie Riouw (Riau).

"Fakta historis, sejak masa Kesultanan Lingga Riouw tahun 1957, Pulau Berhala merupakan wilayah taklukan Sultan Lingga. Pada masa penjajahan Belanda 1922 hingga 1944, Pulau Berhala masuk wilayah Residentie Riouw dan tercantum dalam peta," bunyi putusan tersebut.

Lalu sejak awal kemerdekaan, Pulau Berhala masih merupakan bagian wilayah Kabupaten Kepri, Provinsi Riau, berdasarkan UU No 61/1958. Sampai sekarang Kabupaten Lingga telah melaksanakan pemilu bagi penduduk yang bertempat di Pulau Berhala. Juga pada Pemilu 2009, pemilu dilaksanakan oleh Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

"Pembangunan di pulau kecil sekitar di sekitanya juga dilaksanakan oleh Kabupaten Lingga menunjukkan itikad baik dalam merawat pulau tersebut. Selain itu petugas mercusuar di Pulau Berhala berasal dari Navigasi Tanjung Pinang Provinsi Kepri," jelas putusan tersebut.

Putusan bernomor 49 P/HUM/2011 diajukan oleh Gubernur Kepri, M. Sani yang meminta Permendagri No 44/2011 tertanggal 27 September yang diundangkan 7 Oktober 2011 untuk dihapus. Dalam Permendagri tersebut menetapkan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

(asp/nrl)