8 Kode Etik Hakim Dihapus MA, Peluang Antasari Azhar Bebas Tipis?

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menghapus 8 poin kode etik hakim. Kode etik hakim inilah yang digunakan Komisi Yudisial (KY) untuk menghukum majelis hakim kasus Antasari Azhar skorsing 6 bulan karena dinilai tidak profesional dalam bersidang.

Dengan dihapusnya 8 kode etik ini maka majelis hakim yang terdiri dari Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji menjadi tidak bersalah. Apakah langkah MA ini untuk tetap menghukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman penjara selama 18 tahun?

"KY tidak berprasangka mengaitkan pengabulan ini dengan pengajuan PK Antasari," kata Wakil Ketua KY, Imam Anshari Saleh dalam pesan pendeknya kepada detikcom, Senin, (13/2/2012).

Putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK) Antasari santer berhembus akan diputus dalam pekan ini. Hal ini mengingat Ketua PK kasus Antasari adalah Harifin Tumpa yang akan pensiun pada 23 Februari, tepat di usia ke-70.

"Ketua majelis PK Antasari adalah Pak Tumpa yang segera pensiun. Jadi memang momentumnya 'kebetulan' berdekatan," papar mantan politisi PKB ini.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail mengaku tetap optimis kliennya bebas dan tidak terpengaruh dengan putusan MA tersebut. Sebab, putusan pelanggaran kode etik hakim tidak masuk dalam novum PK.

"Saya mendengar, putusan PK akan diputus dalam minggu-mingu ini. Kami yakin klien kami bebas dan tidak terpengaruh dengan putusan tersebut," ucap Maqdir.

Dalam novum PK poin 22 yang diajukan Antasari, majelis hakim mengesampingkan keterangan ahli forensik Abdul Mun’im Idris. Serta novum PK poin 24 yang menyatakan majelis hakim lalai dan khilaf karena tidak memaksa jaksa untuk menghadirkan baju yang digunakan korban Nasrudin Zulkarnaen ketika terjadi penembakan.

Lantas bagaimanakah akhir kisah mantan Ketua KPK Antasari? Kita tunggu putusan MA dalam minggu-minggu ini.

(asp/nwk)