Tujuh LSM Minta Kampanye Pilpres Putaran Dua 30 Hari

Jakarta - Masa kampanye Pemilu Presiden putaran kedua yang ditetapkan KPU hanya 3 hari mendapat penolakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebanyak 7 LSM meminta waktu kampanye ditambah menjadi 30 hari. Keberatan disampaikan LSM Koalisi Media, ISAI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), JPPR, LSI, Cetro, JAMPPI dalam pernyataan pers bersama di kantor Cetro, Jl. Sungai Gerong, Jakarta, Minggu (25/7/2004). Pernyataan yang diberi tajuk "Kampanye Pilpres Tahap Kedua, 3 atau 30 hari?" itu dibacakan Agus Sudibyo dari ISAI."Kami menganjurkan agar kampanye ditetapkan menjadi 30 hari yang juga mencakup 3 hari program penajaman visi, misi dan program pasangan capres yang difasilitasi oleh KPU," kata Agus. Pembatasan masa kampanye tahap dua selama 3 hari dinilai akan membuka peluang terjadinya kampanye terselubung. Pasangan calon akan melakukan kegiatan berbau kampanye di luar jadwal 3 hari yang ditetapkan KPU.Pembatasan waktu juga akan menciptakan peluang yang tak adil di antara kedua pasangan calon. Pasalnya salah satu capres masih menjabat presiden. Dengan jabatan itu capres itu memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada pemilih tanpa dikategorikan sebagai kampanye.Ketujuh LSM lantas minta KPU agar mengontrol penyelenggaraan kampanye. KPU juga didesak melarang kegiatan rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan dari daftar bentuk kampanye yang tercantum dalam keputusan KPU nomor 35 tahun 2004.Mereka juga meminta KPU lebih memperketat peraturan mengenai kampanye di televisi. Kampanye selama 3 hari itu bisa menimbulkan pelanggaran dan kecurangan seperti adanya iklan-iklan yang dikategorikan kampanye terselubung.Direktur Eksekutif CETRO Smita Notosusanto mengatakan, keberatan serta anjuran itu sebelumnya sudah diserahkan ke KPU Kamis (22/7/2004) lalu. Namun sampai saat ini belum menadapat jawaban."Sudah kami serahkan kepada Anas Urbaningrum dan Hamid Awaluddin karena belum mendapat tanggapan kami adakan konferernsi pers ini," jelas Smita. (iy/)