Maluku Kehabisan Energi Urus Dana Inpres Khusus

Ambon - Dana Inpres Khusus 6/2003 yang telah dijanjikan pemerintah pusat Rp 1,002 triliun untuk recovery Maluku pasca konflik, hingga kini tak kunjung terealisasi. Energi pun sudah terkuras untuk mendapatkannya.Dana pusat yang diharapkan bisa terpakai untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali Maluku setelah luluh-lantak akibat kerusuhan massal, belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalir ke Maluku.Akibat dana yang tak kunjung tiba itu, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, pihaknya sudah kehabisan energi untuk mengurusi dana Inpres Khusus tersebut.Dia juga membantah anggapan kalau Pemerintah Provinsi Maluku kurang melakukan bargaining ke pusat untuk memperjuangkan kehadiran dana Inpres Khusus demi recovery Maluku."Saya kira kita sudah habis energi untuk itu. Saya terakhir sudah ketemu dengan Panitia Anggaran, Komisi IX DPR RI. Saya sudah paparkan sendiri langsung di hadapan Menteri Keuangan. Apalagi yang masih kurang?" tukasnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (23/7/2004).Menurut dia, alasan pemerintah pusat tidak mengucurkan dana Inpres Khusus untuk Maluku akibat keterbatasan dana, sehingga menjadi hambatan dalam merealisasikannya. Namun ditegaskan dia, untuk memperjuangkan dana tersebut, pihaknya tidak akan putus harapan untuk mengurusinya."Untuk itu, ke depan nanti, kami sudah sepakat dengan DPRD Maluku. Tim Panitia Anggaran DPRD Maluku dengan Pemerintah Provinsi akan mencoba memperjuangkan ini kembali," ujarnya.Anggota DPRD Maluku Kutni Tuhepaly kepada detikcom menegaskan, ketersediaan dana untuk recovery Maluku sangat dibutuhkan sekali. Pasalnya, sejumlah infrastruktur yang hancur akibat konflik kekerasan beberapa waktu lalu membutuhkan dana untuk membangunnya kembali. Apalagi masalah kemanusiaan yang muncul akibat konflik, yakni pengungsi, hingga kini belum tertangani secara tuntas.Kutni yang juga anggota Panitia Anggaran DPRD Maluku mengatakan, memasuki masa-masa kondusif saat ini, maka rekonstruksi dan rehabilitasi kembali Maluku perlu dilakukan, mengingat hal tersebut juga bagian dari upaya menghilangkan trauma dan kesan aksi kekerasan pernah terjadi antara dua komunitas agama di Maluku."Bagaimana mau sembuh secara psikologis kalau masyarakat masih disuguhkan pemandangan reruntuhan bangunan dan rumah-rumah yang terbakar. Ini yang perlu dipahami oleh pemerintah pusat. Kehadiran dana tersebut sangat dibutuhkan," tegas Kutni. (sss/)