Pesimistis, Penuntasan Kasus HAM di 2012 Bisa Dilakukan SBY

Jakarta - Sepanjang tahun 2011, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak menunjukkan perbaikan. Kondisi ini diyakini akan kembali terulang di tahun 2012 mendatang.

"Dugaan saya, ke depan penuntasan kasus pelanggaran HAM masih menjadi diabaikan," terang Kordinator KontraS, Haris Azhar, kepada detikcom, Sabtu (31/12/2011).

Haris menambahkan, penanganan kasus-kasus kekerasan di masyarakat juga tampaknya semakin brutal. Parahnya, ia juga melihat adanya keterlibatan aparat penegak hukum di balik kekerasan itu.

"Presiden juga tampaknya memberikan banyak toleransi pada aparat yang melakukan pelanggaran. Semata-mata itu karena pencitraan," katanya.

Kondisi ini jelas menggambarkan komitmen SBY untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM semakin jauh dari harapan. Buktinya angka kekerasan semakin tahun terus meninggi.

"7 Tahun menjadi presiden, nggak ada kondisi HAM yang membaik dan diselesaikan. Reformasi pengadilan, TNI, Kepolisian gagal total. Banyak bermunculan UU tentang penegak hukum dan HAM tapi tidak ada yang terealisasi," jelas Haris.

Meski begitu, ia berharap SBY menepati janjinya disisa kepemimpinanya. Minimal, kasus yang sampai saat ini menjadi sorotan publik adalah kasus Munir.

"Presiden tidak berani mengambil tindakan yang mempunyai resiko. Akhirnya terlalu banyak daftar pelanggaran HAM. Salah satu kasus HAM yang paling urgent dituntaskan kasus Munir, pelanggaran di masa lalu, sengketan lahan, dan perlindungan kaum minoritas," tandasnya.

(lia/mok)