Ryamizard: Pemerintah Harus Tegas Tangani Konflik Papua

Denpasar - Konflik di Papua hingga kini terus berlanjut. Untuk segera meredakannya, pemerintah diminta tegas menangani semua konflik di Papua.

Ketegasan aparat keamanan sangat dibutuhkan agar Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Harus ada ketegasan Papua tetap merupakan bagian dari NKRI. Itu harga mati. Tidak ada lagi merdeka atau yang lainnya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat menghadiri Seminar tentang Kebangsaan dan Pancasila di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Minggu (4/12/2011). Seminar digelar oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan/TNI-Polri (FKPPI).

Ia pun meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok bersenjata di Papua yang mengacaukan keamanan. "Tangkap yang melawan aparat. Jangankan yang sampai menembaki aparat, yang membawa senjata saja juga harus ditindak tegas, harus ditangkap,” katanya.

Ia pun tak sependapat jika upaya penegakan hukum dan penegakan kedaulatan bangsa Indonesia di Papua selalu dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“HAM kita adalah HAM Pancasila. HAM yang melindungi 237 juta rakyat Indonesia, bukan melindungi satu, dua atau tiga orang di sana (Papua)," katanya.

Sementara itu, Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan(FKPPI) menilai ada provokasi dari pihak luar yang mengacaukan keamanan di Papua.

Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan/TNI-Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo menyatakan provokasi ini dimunculkan oleh pihak-pihak luar yang punya kepentingan dengan sumber daya alam Papua yang kaya raya.

"Konflik Papua itu ada provokasi. Kalau Papua tidak punya kekayaan alam, maka tidak akan ada provokasi. Negara-negara di Afrika yang miskin (sumber daya alam) selama ini dibiarkan saja,” ujar Ponco.

(gds/her)