.webp)
Demikian fokus pembahasan Lokakarya Tingkat Tinggi ARF pada hari kedua seperti disampaikan Konselor Penerangan Sosial Budaya KBRI Berlin Ayodhia G.L. Kalake, Kamis (1/12/2011).
ARF mencakup 10 anggota ASEAN (Brunei, Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippina, Singapura, Thailand dan Vietnam), 10 negara mitra dialog ASEAN (AS, Australia, Cina, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Russia dan UE), ditambah Papua Nugini selaku pengamat, Korea Utara, Mongolia, Pakistan dan Timor Timur.
Peserta dari kalangan diplomatik, pejabat pemerintah, militer, akademisi, dan perwakilan dari OSCE saling bertukar pikiran mengenai isu-isu penting diantaranya keamanan maritim, konflik Laut Cina Selatan, perkembangan di Semenanjung Korea dan non-proliferasi MANPADS (man portable air defense system, red) alias rudal panggul permukaan ke udara.
Selain itu juga mengidentifikasi bahwa secara internal ARF masih harus menghadapi berbagai tantangan, misalnya adanya pandangan berbeda-beda dari ke-27 negara anggota ARF, perlu meningkatkan kapasitas institusional ARF, dan perlu mandat dan pedoman lebih jelas dalam mengoperasionalisasi konsep diplomasi preventif.
Mekanisme dialog ARF dalam membahas isu-isu keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik berpegang pada prinsip-prinsip diplomasi preventif antara lain mengutamakan cara-cara damai, menghindari kekerasan, cepat dan tepat waktu dalam menangani krisis.
Di samping itu juga mengutamakan kepercayaan, sukarela, dilakukan melalui konsultasi dan konsensus, serta sejalan dengan hukum internasional dan aturan hubungan antar-bangsa.
Partisipasi Uni Eropa (UE) sebagai anggota ARF merupakan ujicoba tersendiri bagi UE, karena melalui ARF inilah UE harus menunjukkan kekompakan dan solidaritas dalam bekerjasama dengan organisasi regional lainnya. Dengan demikian, terdapat tantangan bagi UE untuk mampu melakukan manajemen krisis dalam kerangka ARF.
Keberhasilan kerjasama antara UE dan ASEAN dalam manajemen krisis telah ditunjukkan melalui kesuksesan Aceh Monitoring Mission (2006). Hal ini dapat menjadi modal dalam mengembangkan konsep dan operasionalisasi diplomasi preventif ARF. Partisipasi UE dalam ARF juga menunjukkan bahwa organisasi regional yang solid merupakan modal utama dalam membangun tatalaksana global yang stabil dan seimbang.
Dalam closing remarks (sambutan penutupan, red), Wakil Tetap RI di ASEAN Dubes Ngurah Swajaya mengatakan bahwa lokakarya ARF yang menyepakati perlunya penguatan institusional ARF dan kapasitas sumber daya manusia, itu telah berlangsung efektif dan produktif.
"Oleh karena itu kerjasama antara Sekretariat ASEAN dan OSCE akan diperkuat agar mekanisme ARF semakin efektif dalam pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif," ujar Dubes Swajaya.
Menurut Dubes, globalisasi telah menimbulkan tantangan baru yang sifatnya non-konvensional, seperti perubahan iklim, cyber-security, keamanan maritim, dan klaim territorial, selain juga tantangan konvensional yang perlu terus diatasi bersama yaitu ancaman terorisme, non-proliferasi, serta penanganan dan mitigasi bencana.
Lanjut Dubes, penguatan kapasitas ARF saat ini memiliki momentum tepat karena pada tahun 2015 ASEAN akan bertransformasi menjadi Komunitas ASEAN. Peranan ARF akan terus diperkuat agar sejalan dengan makin meningkatnya dinamika kerjasama ASEAN.
Penguatan kapasitas ARF juga akan didorong oleh perkembangan positif sebagai hasil dari KTT ASEAN ke-19 di Bali baru-baru ini.
Hasil-hasil itu antara lain kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk membentuk Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (AIPR), serta diadopsinya prinsip-prinsip kerjasama KTT Asia Timur (EAS) berupa Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Deklarasi EAS mengenai Prinsip-prinsip Hubungan Saling Menguntungkan, red).
Lokakarya Tingkat Tinggi ARF mengenai Tindakan Membangun Kepercayaan dan Diplomasi Preventif di Asia dan Eropa berlangsung di Kemlu Jerman, Berlin, selama dua hari (28-29/11/2011).
Lokakarya ARF ini dibuka secara resmi oleh Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan RI Dubes Nadjib Riphat Kesoema bersama State Secretary Kemlu Jerman Emily Haber. Indonesia dan Jerman dalam kegiatan ini bertindak sebagai tuan rumah bersama.
(es/es)
