Harga Alat Deteksi Kehadiran Anggota DPR Rp 4 Miliar?

Jakarta -
Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kaget menerima laporan biaya rencana pemasangan alat finger print di ruang Sidang Paripurna DPR sebesar Rp 4 miliar. Ia mengharapkan rencana pemasangan alat deteksi absensi kehadiran anggota DPR dilaksanakan dengan mekanisme terbuka.

Menurut Marzuki, pemasangan alat deteksi kehadiran anggota DPR dimaksudkan untuk menigkatkan kinerja DPR dan hal itu merupakan perintahnya kepada Sekjen DPR untuk segera merealisasikannya.

"Saya benar-benar kaget, karena menurut saya tidak lebih dari Rp 200 juta," kata Marzuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).

Marzuki mengungkapkan, keyakinannya terhadap estimasi biaya pemasangan alat deteksi kehadiran yang diperkirakan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta didasari pengalamannya memasang alat tersebut di sekolah miliknya yang harga persatuannya mencapai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk alat yang dianggap paling bagus.

Terkait dengan masalah ini, Marzuki langsung melakukan komunikasi dengan rekannya yang dianggapnya ahli di bidang tersebut untuk segera berkoordinasi dengan Sekjen DPR. Namun, hal itu dilakukan bukan untuk tujuan bisnis, melainkan agar semua pelaksanaan proyek di DPR bisa terbuka. Sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Itu kan perintah saya, jadi saya harus mengamankannya. Bener, jantung saya kayak mau copot begitu mendengar biayanya Rp 4 miliar. Kalau kita beli mahal terus bagaimana nantinya. Makanya, saya minta tolong pada teman saya yang memang ahlinya untuk berkoordinasi dengan Sekjen," terangnya.

"Kalau misalnya proyek ini bisa sukses, maka tidak menutup kemungkinan akan dipasang juga di semua ruangan Komisi agar kinerja kita bisa maksimal," imbuhnya.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh kepada JurnalParlemen.com mengakui hal tersebut. Namun ditegaskannya, bahwa laporan terkait estimasi biaya pemasangan alat deteksi kehadiran tersebut juga dipengaruhi oleh spesifikasi alat yang akan dipakai, termasuk fasilitas penunjangnya.

Namun Nining mengungkapkan semua proyek di DPR akan diusahakan melalui tender terbuka, sehingga pelaksanaannya bisa transparan.

"Itu masih akan kita tender dan sampai saat ini kita belum tahu persisnya, karena itu urusan adminstrasi dan kita berusaha mencari yang terbaik. Kalau Rp 4 miliar itu kan kita harus lihat prosedurnya ya, bagaimana fasilitasnya pendukungnya ataupun variabel-variabelnya. Kan ada alat yang sekalian kamera dan lainnya. Tapi intinya kita akan tenderkan hal ini agar transparan," tukasnya.
(nwk/nwk)