Seleksi Capim KPK Harus Transparan!

Jakarta - Proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK masih berlanjut. DPR diminta transparan dalam menguji kepatutan dan kelayakan capim KPK agar lahir para pimpinan KPK yang berkualitas.

Menurut Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK idealnya dilakukan setelah melakukan dua hal. Pertama, adalah menentukan kriteria. Sayangnya pemerintah dinilai tidak memiliki kriteria yang jelas terhadap calon pimpinan KPK.

"Kedua, menentukan jenis dan tahap seleksi. Ini harus transparan. Publik hanya dikasih sesuatu yang bias karena ujug-ujug sudah penulisan makalah saja," ucap Jamil dalam
diskusi bertajuk 'Membedah Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK Oleh DPR' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Ketiga, menentukan penilaian atau skoring. Skoring ini menjadi bahan pertanggungjawaban DPR. "Kalau ini nggak ada, apa yang akan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Menurut Jamil ada 4 kebutuhan KPK. Pertama, integritas, di mana posisi yang tidak bisa ditopang orang lain. Kedua, keberanian. KPK didesain untuk menjadi lembaga penyerang. Untuk itu KPK butuh orang yang super berani.

Ketiga, kompetensi, di mana pimpinan KPK harus mengerti dan paham lingkup tugas KPK. Yang keempat, UU KPK tidak mewajibkan pimpinan KPK dari polisi dan jaksa.

"Yang paling penting uji kelayakan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk apa pun. Dan kami akan terus mendorong agar uji kelayakan ini dapat dipertanggungjawabkan," ucap Jamil.

Saat ini ada 8 nama capim KPK yang telah masuk ke meja kerja DPR. Mereka adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Pradja, dan Aryanto Sutadi. 14 November mendatang, seleksi akan dimulai di DPR.

(vit/fay)