Kapolri: Tak Ada yang Menyimpang Soal Dana dari Freeport

Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui pihaknya mendapat dana pengamanan dari PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Namun, Kapolri kembali menegaskan tidak ada yang menyimpang dari penerimaan dana itu.

"Tidak ada (penyimpangan)," ujar Kapolri usai acara penyambutan kedatangan pasukan FPU III dari Darfur, Sudan, di halaman Gedung Baharkam Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Kapolri ditanya wartawan mengenai apakah ada yang menyimpang dari penerimaan dana tersebut.

Kapolri mengatakan, tim audit internal Polri masih bekerja untuk mencari informasi detil mengenai jumlah uang yang diterima oleh polisi yang bertugas mengamankan aset PT Freeport.

"Jadi begini, apa yang sekarang menjadi permasalannya itu kan ada di sana, dan itu semua sudah jelas bahwa itu, tambahan yang jumlahnya tadi itu ya," katanya.

Sudah sejauh mana hasil audit internal tersebut? "Masih baru langkah-langkah bagaimana anak buah yang ada di sana, dari sisi kehidupan yang sangat sulit," tutupnya.

Sebelumnya, Freeport mengaku menyetor uang keamanan ke Polri dengan nilai mencapai jutaan dollar AS. Jumlah tersebut lalu didistribusikan oleh Polri ke personel pangkat terendah dengan nilai Rp 1,2 juta/bulan. Pengakuan Freeport yang diamini Kapolri Jenderal Timur Pradopo itu lantas menyulut berbagai kritik masyarakat.

Diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia, menganggarkan 'uang keamanan' untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, 'uang keamanan' Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar. Angka itu lebih rendah dibandingkan 'uang keamanan' di AS yang mencapai US$ 81 juta.

(mpr/lrn)