DPRD Jateng - DLLAJR - Organda Bahas 'Tronton Maut'

Semarang - Serudukan 'tronton maut' di Ds Dedor Kec Jambu Kab Semarang yang menewaskan 16 orang pada Minggu (11/7) lalu, jadi bahan diskusi Komisi B DPRD Jateng dengan Dinas Lalu lintas Angkutan dan Jalan Raya (DLLAJR) dan Organda (Organisasi Angkutan Darat). Selama 1,5 jam mereka mengevaluasi kejadian tragis itu di Kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Rabu (14/7/2004).Rapat dengar pendapat itu dimulai pada pukul 12.30 WIB. Tampak hadir Ketua Komisi B Warisno dan 5 anggotanya. Kepala DLLAJR Jateng Soeharto hadir juga. Ia didampingi 3 stafnya. Dan, dari pihak Organda hanya diwakili satu orang yakni, Arisno.Dalam acara itu Komisi B lebih banyak menanyakan soal kinerja DLLAJR dalam mengontrol tonase. Terutama bagi truk pengangkut. Mereka juga menanyakan standar kelayakan jalan dimana terjadi kecelakaan."Kelihatannya jalan Ambarawa - Magelang itu kan sempit, cuma 2 lajur. Berkelok-kelok naik turun lagi. Apa itu sudah memenuhi standar nasional? Apa tronton diperbolehkan lewat sana?" tanya Warsino.Kepala DLLAJR Soeharto menjelaskan bahwa kondisi jalan itu masuk dalam kategori berstandar nasional. Hal itu bisa dilihat dari kualitas jalan, sehingga truk dengan muatan puluhan ton diperbolehkan keluar - masuk.Ketika Komisi B menanyakan soal jembatan timbang, Soeharto mengatakan setiap truk pengangkut hanya ditimbang di Lamongan Jawa Timur. "Masuk Jawa Tengah mereka tak lagi ditimbang lagi. Karena hanya di Lamongan yang ada timbangannya," terangnya.Sementara dari pihak Organda, Arisno mengatakan kecelakaan yang disebabkan berlebihnya muatan bukan persoalan sederhana. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat mendapatkan barang dengan harga murah.Misalnya, kata Arisno, lima truk pasir harganya 500 ribu rupiah. Biaya angkutnya 150 ribu rupiah. Kalau pasir itu diangkut 5 kali, maka biaya angkutnya saja sudah habis 750 ribu. "Apa mau masyarakat membeli pasir lima truk dengan harga 1,250 juta? Kalau pasir itu diangkut sekali jalan harganya hanya 650 ribu rupiah," tandasnya.Karena itu, lanjutnya, dia berharap kesalahan pada kecelakaan itu tidak hanya diarahkan pada sopir atau pengusaha angkutan, tapi juga instansi terkait.Dia khir acara, DLLAJR berjanji akan menciptakan konsep preventif. "Untuk mengatasi kemacetan setelah terjadi kecelakaan kami akan berusaha menyediakan truk derek di tempat yang rawan," kata Soeharto.Rencananya, Komisi B DPRD Jateng akan mengundang kembali DLLAJR dan Organda untuk menyiapkan langkah selanjutnya. Tapi, belum jelas kapan waktunya. (nrl/)