Soal Dana Freeport, TB Hasanuddin Khawatir Prajurit TNI Resah

Jakarta -  
Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan, aliran uang pengamanan dari Freeport sesungguhnya dapat menimbulkan keresahan bagi petugas keamanan yang bertugas di sana.

"Para petugas yang bertugas di lapangan yang mengamankan wilayah pertambangan tahu bahwa dana pengamanan itu besar, namun yang diterima sedikit sehingga ini dapat menimbulkan keresahan di lapangan," tegas Tb Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Karena itu, kata politisi PDIP ini, Komisi I DPR meminta Panglima TNI segera mengecek pada Pangdam Cenderawasih soal dana pengamanan dari Freeport sebesar Rp 14 juta dollar AS itu, apakah turut diterima Pangdam atau tidak, atau dana itu sepenuhnya diterima oleh kepolisian.

Lebih lanjut Tb Hasanuddin menjelaskan, saat pengamanan Freeport masih dikendalikan TNI, dana bantuan opersional atau uang ramsum itu memang diserahkan ke Pangdam. "Namun saat ini kan yang bertanggung jawab dalam pengamanan Freeport kan Polri, TNI hanya diperbantukan. Itu pun jumlahnya hanya 150 prajurit saja. Sehingga saya kira aliran dana itu ya ke Kapoldanya. Dan terkait pengawasan Polri itu wilayah Komisi III. Barangkali mereka juga meminta klarifikasi seperti itu juga," tegasnya.

Menurut Hasanuddin, dari 150 prajurit TNI yang bertugas membantu pengamanan di sana setiap bulannya hanya menerima Rp 1.200.000. Angka yang wajar untuk sekadar tambahan uang ramsum. "Namun kalau kemudian benar dana bantuan operasional Freeport yang diberikan pihak keamanan sebesar itu, 14 juta dollar AS, itu angka yang tidak wajar. Karena itu perlu dibuka kebenaran informasi ini, dengan cara dilakukan audit investigasi," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat IX ini.
(nwk/nwk)