Tak Tertutup Kemungkinan Tender e-KTP Bakal Diaudit BPK

Jakarta - Proses pengerjaan e-KTP di sejumlah daerah masih carut marut. Tidak tertutup kemungkinan jika proses tender triliunan rupiah itu akan diaudit secara mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Perlu ada proses audit dalam proses tender e-KTP, apa perlu kita panggil BPK," ujar Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Hakam mengatakan hal itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (1/11/2011). Beserta beberapa anggota Komisi II lainnya, Hakam datang ke NTB dalam rangka kunjungan kerja.

Hakam menegaskan, pada dasarnya Komisi II akan proaktif melakukan pengawasan terkait proyek ini. Termasuk di dalamnya memanggil Kemendagri dan pihak konsorsium.

Di dalam pemaparannya, Kemendagri mengklaim jika proses pembuatan e-KTP tidak ada masalah. Nyatanya, Komisi II sendiri menemukan hal yang justru bertolak belakang.

"Sosialisasi itu tidak efektif menurut saya, cuma formalitas saja. Di lapangan justru ditemukan sejumlah kendala," lanjut politisi PAN ini.

Hakam berharap, berbagai kendala yang muncul, bisa dihilangkan. Harapannya, target penyeragaman e-KTP di seluruh Indonesia pada tahun 2012 mendatang bisa tercapai.

Dalam kunjungannya ke kawasan Praya, Lombok Tengah, anggota Komisi II menemukan banyak sekali masalah dalam proses pembuatan e-KTP. Tenaga-tenaga yang mengerjakan proses ini masih berstatus honorer. Jam kerjanya pun terkadang hingga malam hari demi memenuhi target.

Padahal start pengerjaannya sendiri baru dimulai sejak pertengahan bulan Oktober. Dengan hanya dua alat, petugas harus pontang-panting memenuhi antusiasme warga yang ingin membuat e-KTP itu.

(mok/lh)