Arbi Sanit: PKS Tidak Berani Keluar Koalisi

Jakarta - Hilangnya satu kursi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan polemik dalam kontrak koalisi. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, PKS tidak akan berani keluar dari koalisi.

"Saya kira tidak berani keluar dari koalisi, karena itu kan akan memberi kerugian sendiri buat PKS," jelas Arbi saat dihubungi detikcom, Rabu (19/10/2011).

Menurut Arbi, kerugian yang akan dialami PKS jika keluar dari koalisi terletak pada dana. Selain itu, dengan adanya menteri PKS di kabinet, otomatis akan mendompleng partai tersebut dalam menyambut Pemilu 2014.

"Saya kira langkah PKS tetap di pemerintahan merupakan langkah yang bagus. Setidaknya mereka kan butuh dana untuk pemilu nanti," jelas Arbi.

Menurutnya, perubahan sikap PKS yang tidak berani keluar dari koalisi terlihat sejak pertemuan para petinggi PKS di Lembang, Selasa (18/10) lalu. Ia menilai, pertemuan tersebut mengubah sikap PKS untuk tidak keluar dari koalisi

"Sebelum reshuffle dia mengancam, tapi setelah reshuffle, mereka gelar pertemuan dan saya rasa pertemuan itu menghasilkan perubahan sikap untuk tidak keluar dari koalisi," paparnya.

Dalam pengumuman reshuffle kabinet, Selasa (18/10), SBY memutuskan mengurangi satu kursi menteri milik Partai Demokrat dan PKS. Suharna Surapranata asal PKS dicopot dari kursi Menristek dan digantikan Gusti Muhammad Hatta dari kalangan profesional.

Untuk menteri asal Demokrat, Freddy Numberi di kursi Menhub digantikan EE Mangindaan yang juga dari Demokrat. Jero Wacik menggantikan Menteri ESDM Darwin Saleh yang didepak keluar kabinet. Amir Syamsuddin adalah orang Demokrat lainnya yang duduk di kabinet sebagai Menkum HAM menggantikan Patrialis Akbar.

Saat ini di KIB, menteri PKS yang semula 4 tinggal 3, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Pun dengan menteri asal Demokrat yang kini menyisakan 3 orang.


(mok/mok)