JPU Bisa Kasasi & KY Diminta Usut Bebasnya Walikota Bekasi

Jakarta - Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR berharap masyarakat tidak curiga dulu dengan hakim pengadilan Tipikor Bandung yang memutus bebas Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad. Jika benar ada dugaan kesalahan, JPU bisa mengajukan kasasi.

"Kalau ada hal-hal yang salah ya dilaporkan, kan ada kasasi," kata politisi Partai Demokrat itu saat ditemui di sela-sela diskusi 'Penegakan Reformasi Hukum di Indonesiandi Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2011).

Benny mengakui wajar saja jika ada pihak-pihak yang berpikir adanya politik uang dalam putusan itu. Namun dia berharap, kecurigaan itu dibuktikan terlebih dulu.

"Saya meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan melakukan pemeriksaan apabila ada dugaan dalam vonis itu ada pelanggaran. Mari kita sama-sama mengawasi," kata Benny.

Sebelumnya, JPU menuntut Mochtar 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Selain itu, jaksa juga menuntut agar Mochtar mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 639 juta.

Politisi PDIP ini didakwa empat kasus korupsi. Suap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010, penyalahgunaan dana anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta, suap untuk mendapatkan piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta dan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 untuk mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(ken/vit)