"Pernyataan-pernyataan Fahri yang ingin membubarkan KPK punya potensi dibaca sebagai sikap terselubung PKS. Selama PKS tidak secara serius memberikan sikap yang tegas tentang komitmen pemberantasan korupsinya, jelas kita berhak untuk ragu dengan PKS," kata peneliti ICW, Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (4/10/2011).
Febri menjelaskan, selama ini PKS terkenal dengan citranya sebagai partai yang bersih. Salah satu indikator partai bersih adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demokrasi yang mana? Jika ada pun demokrasi seperti itu, maka itu adalah demokrasi yg pro-koruptor. Bukan demokrasi yang mendukung pemberantasan korupsi," lanjut Febri.
"Mahkamah Konstitusi pun menegaskan konstitusionalitas KPK sebagai lembaga negara independen dalam penegakan hukum. Jadi, keberadaan KPK itu sah dalam sistem demokrasi dan dijamin prinsip-prinsip konstitusi," bebernya.
PKS diharapkan dapat menegur dengan keras Fahri yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Jika tidak, publik mungkin akan menduga jika sikap Fahri itu didukung oleh PKS.
"Jika tidak ada sikap tegas dari PKS, sekali lagi, ini bisa dipahami partai sudah senada dengan sikap kadernya yang ingin bubarkan KPK," tandasnya.
Sebelumnya Fahri mengaku pernah mewacanakan membubarkan KPK. Fahri mengungkap hal itu dalam rapat konsultasi DPR dengan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri.
"Pak Busyro kalau ada yang ingin membubarkan KPK, terus terang saja saya yang bicara. Saya tidak percaya dengan lembaga superbodi yang ada di negara demokrasi. Biasanya tidak bisa diawasi," kritik Fahri.
(mok/did)










































