Terkait Pernyataan Fahri, Sikap PKS Ditunggu Publik

Terkait Pernyataan Fahri, Sikap PKS Ditunggu Publik

- detikNews
Selasa, 04 Okt 2011 06:41 WIB
Jakarta - Publik kini menunggu sikap Partai Keadilan Sejahtera dalam menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Fahri Hamzah. Tindakan yang nantinya diambil, akan menentukan posisi PKS apakah mendukung pemberantasan korupsi atau tidak.

"Pernyataan-pernyataan Fahri yang ingin membubarkan KPK punya potensi dibaca sebagai sikap terselubung PKS. Selama PKS tidak secara serius memberikan sikap yang tegas tentang komitmen pemberantasan korupsinya, jelas kita berhak untuk ragu dengan PKS," kata peneliti ICW, Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (4/10/2011).

Febri menjelaskan, selama ini PKS terkenal dengan citranya sebagai partai yang bersih. Salah satu indikator partai bersih adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Febri juga mempertanyakan pernyataan Fahri yang memiliki keinginan untuk membubarkan KPK. Terlebih lagi saat itu Fahri dengan lantang memakai dalih demokrasi.

"Demokrasi yang mana? Jika ada pun demokrasi seperti itu, maka itu adalah demokrasi yg pro-koruptor. Bukan demokrasi yang mendukung pemberantasan korupsi," lanjut Febri.

"Mahkamah Konstitusi pun menegaskan konstitusionalitas KPK sebagai lembaga negara independen dalam penegakan hukum. Jadi, keberadaan KPK itu sah dalam sistem demokrasi dan dijamin prinsip-prinsip konstitusi," bebernya.

PKS diharapkan dapat menegur dengan keras Fahri yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Jika tidak, publik mungkin akan menduga jika sikap Fahri itu didukung oleh PKS.

"Jika tidak ada sikap tegas dari PKS, sekali lagi, ini bisa dipahami partai sudah senada dengan sikap kadernya yang ingin bubarkan KPK," tandasnya.

Sebelumnya Fahri mengaku pernah mewacanakan membubarkan KPK. Fahri mengungkap hal itu dalam rapat konsultasi DPR dengan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri.

"Pak Busyro kalau ada yang ingin membubarkan KPK, terus terang saja saya yang bicara. Saya tidak percaya dengan lembaga superbodi yang ada di negara demokrasi. Biasanya tidak bisa diawasi," kritik Fahri.

(mok/did)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini