PKS Nilai Isu Reshuffle Beorientasi Pengaturan 'Logistik' di 2014

PKS Nilai Isu Reshuffle Beorientasi Pengaturan 'Logistik' di 2014

- detikNews
Selasa, 20 Sep 2011 16:04 WIB
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat isu reshuffle kabinet yang belakangan berkembang tidak dilandasi motif perbaikan kinerja. Perombakan kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk pemilu 2014.

"Kita ini ada melihat gelagat isu ini (reshuffle) lebih berorientasi kepada pengaturan logistik 2014, ketimbang perbaikaan kinerja kabinet," tegas Sekjen DPP PKS Anis Matta usai acara pelepasan jenazah anggota DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2011).

Anis khawatir Presiden SBY mendapatkan masukan dari orang-orang tertentu yang tujuannya bukan untuk memperbaiki citranya. "Kita khawatir Pak SBY mendapat masukan-masukan dari orang tertentu untuk melakukan reshuffle yang tujuannya bukan untuk memperbaiki citra SBY kembali, tetapi justru untuk kepentingan 'logistik'," tegas Anis lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya apakah logistik yang dimaksud adalah dana atau modal, Anis tidak membantahnya.
"Yang rumornya beredar (mau direshuffle) kan sekarang Menkeulah, (menteri) ESDM lah, ini kan semua yang urusan fulus ini," imbuhnya.

"Jadi semua reshuffle ini dijadikan alat untuk mengakselerasi proses penyiapan logistik itu. Bukan untuk perbaikan kinerja," ujarnya.

Ketika ditanya siapa pihak-pihak yang mempunyai agenda persiapan logistik itu, Anis menolak menjawabnya. "Itu tidak pentinglah," elaknya.

Anis melihat ada prosedur reshuffle kabinet yang tidak semestinya dengan cara menekan SBY. Menurutnya evaluasi kabinet sudah dilakukan secara rutin.

"Gelagatnya ini tidak menunjukkan ada prosedur resmi. Jadi ada semacam tekanan kepada SBY, tiba-tiba ada survei, ujug-ujug. Kalau kepercayaan publik menurun ini sudah lama surveinya. Solusinya reshuffle, dari mana korelasi, asal-usulnya?. Evaluasi kabinet kan dilakukan secara reguler," papar Anis.

"Kalau SBY mau reshuffle, kenapa SBY tidak hubungi parpol-parpol. Kok mesti pakai lembaga survei, stafsus yang bicara, langsung saja kenapa," imbuhnya.

Anis membaca isu reshuffle yang berkembang dibarengi survei turunnya popularitas SBY merupakan tekanan kepada Presiden.

"Pertanyaan begini, kalau setelah reshuffle kepercayaan publik tidak meningkat atau yang direshuffle bukan orang-orang yang terkait dengan kasus, gimana?" tanya Anis yang tetap tak mau menyebut siapa yang menekan SBY.

(nal/nal)


Berita Terkait