Demikian catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) setelah melakukan kunjungan ke Rawagede (sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang), yang disampaikan kepada detikcom, Minggu (18/9/2011).
"Seperti pembuatan monumen. Sejak 1995 mantan lurah setempat, dengan dukungan Pangdam Siliwangi saat itu mendirikan Yayasan Rawagede. Yayasan ini kemudian yang dibantu Pak Kharis Suhud (mantan Ketua MPR/DPR), sering mencari bantuan untuk para janda dan keluarga korban saat mau Lebaran, misalnya," tutur Koordinator KontraS, Haris Azhar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah gagal, kemudian dilanjutkan dengan tindakan hukum pada 2009 melalui gugatan ke pengadilan Belanda. Sementara, yayasan lain, Sampurna Warga melakukan pemberdayaan ekonomi sosial, termasuk untuk para keluarga korban," ujarnya.
"Mereka melakukan lobi ke Kedutaan Belanda karena kurang dapat perhatian pemerintah Indonesia. Mereka disetujui oleh pemerintah Belanda untuk dibantu dan uang diserahkan ke Kemendagri pada Desemeber 2010. Namun hingga kini bantuan tersebut tidak pernah diterima yayasan tersebut," paparnya.
Seperti dilansir BBC, Rabu (14/9), pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan tentaranya di Rawagede. Dalam agresi militer itu, tentara Belanda membantai seluruh pria di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat.
Aksi ini dilakukan tentara Belanda untuk memberikan tekanan terhadap tentara kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda menyebutkan 150 orang tewas, namun pihak korban menyebut korban mencapai lebih dari 400 orang.
(lrn/lrn)











































