DPR Resmi Meminta KPK Pantau Rapat Banggar

Jakarta - Pimpinan DPR akhirnya mengirim surat resmi ke KPK agar memantau rapat Badan Anggaran DPR. Langkah ini dilakukan agar semua pembahasan di Banggar terjaga transparansinya.

"Pimpinan akan secara resmi mengundang KPK dan BPK dalam rapat-rapat Badan Anggaran. Ini adalah pangkal penyusunan anggaran dilakukan dan ini secara khusus akan menjadi perhatian pimpinan DPR," tutur Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Menurut Pramono, langkah ini perlu dilakukan untuk menjawab keresahan rakyat. Utamanya menyangkut pembahasan anggaran di DPR.

"Ini perlu dilakukan menjawab keresahan publik terkait badan anggaran DPR," terangnya.

Nantinya rapat di Badan Anggaran juga lebih terbuka. Hanya ditutup dengan alasan tertentu.

"Silakan yang terbuka atau tertutup, KPK punya kewenangan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan KPK belum pernah diundang untuk mendampingi rapat di Badan Anggaran DPR. Padahal KPK siap mendampingi pembahasan anggaran di DPR.

"Ya kalau nanti diajak tentu kami respon. Sampai sekarang belum ada, tapi kalau diundang ya kita ikut, nanti kita itu sinergis," ujar Busyro.

Hal ini disampaikan Busyro kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Busyro menegaskan komitmen KPK untuk memantau pembahasan anggaran di DPR. Walaupun keinginan KPK belum direstui DPR.

"Kami tidak beranjak dari situ. Kami beranjak dari gagasan. Bagi kami ke depan yang lebih penting membangun sistem dengan siapapun juga termasuk dengan DPR. Soal mafia anggaran itu kita cermati juga. Itukan nanti kita bisa ditegaskan dalam sistem yang sama-sama akan kita buat," jelasnya.

(van/gun)