"Apakah Golkar akan terkena reshuffle, apakah ada pengurangan menteri dari Golkar atau penambahan itu terserah Bapak Presiden," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso.
Hal ini disampaikan Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apabila ketua umum kami Pak Aburizal Bakrie diajak bicara tentu kami sangat menghormatinya," terangnya.
Golkar memahami sepenuhnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Semuanya kami kembalikan kepada Bapak Presiden untuk memilih yang terbaik. Karena pada tahap tertentu kami paham bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden," tandasnya.
Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu.
"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja yang tinggal tersisa 3 tahun ke depan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik. Daniel Sparingga, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/9), kemarin.
Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan.
"Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, itu adalah pesan politik moral yang diterima presiden," sambungnya.
(van/lrn)
