Pernyataan tersebut dilontarkan berbagai elemen masyarakat sipil di kantor Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jl Mendut, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2011). Elemen tersebut seperti Lembaga Antar-Iman di Maluku, YLBHI, KontraS, GMKI, PGI, dan KWI.
“Kami meminta aparat keamanan khususnya kepolisian bersikap netral dan tidak memihak. Polisi harus profesional dan transparan menjaga keamanan termasuk mengefektifkan peran intelijen,“ kata Koordinatos KontraS, Haris Azhar saat membacakan pernyataan sikap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelompok masyarakat dan aktivis ini juga memberikan apresiasi kepada golongan muda Ambon yang tidak ikut ambil bagian dalam kerusuhan tersebut. Menurut salah satu juru bicara dari sosiolog UI, Tamrin Amal Tamagola, hal tersebut menunjukkan konflik tersebut sudah bisa diselesaikan ditingkat lokal, tanpa perlu dibesar-besarkan.
“Kami salut kepada anak muda Ambon yang tidak ikut-kutan bawa parang atau golok. Mereka sudah tahu bahwa tidak bisa lagi dijadikan korban atau tumbal politik lokal ataupun nasional. Mereka bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu menggunakan pasukan yang akan kontraproduktif. Gunakan saja lembaga sosial budaya setempat, tidak perlu institusi birokratik atau lembaga modern lainnya. Itu cenderung di dalam kotak,“ ucap Tamrin memberi solusi.
(Ari/lrn)










































