PPP Anggap Pansel KPK Campuri Wewenang DPR

Jakarta - PPP melihat ada kesan Pansel KPK mencampuri wewenang DPR dalam memilih pimpinan KPK. Pansel dinilai melakukan tindakan yang tidak etis dengan menyodorkan nama pimpinan KPK ke DPR berdasarkan ranking dan dipublikasikan.

"Kalaupun itu yang dikehendaki pansel, adalah tidak etis mempublikasikan rangking hasil seleksi. Karena ada kesan seperti fit and proper di DPR di-fait a compli dengan 4 nama teratas itu," kritik Sekjen PPP, M Romahurmuziy kepada detikcom, Senin (22/8/2011).

Menurut pria yang akrab dipanggil Romi ini, hanya pimpinan KPK dengan hasil fit and proper test terbaiklah yang berhak menjadi pimpinan KPK. Belum tentu peserta dengan ranking Pansel yang baik akan berhasil juga dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Dalam kacamata PPP, seluruh calon yang ada kedudukannya sama, karena sudah melalui proses yang sama di Pansel. Kalaupun yang terpilih sebagai pimpinan KPK sesuai dengan 4 nama teratas, itu bukan karena rangkingnya," tuturnya.

Apalagi PPP punya perysaratan yang cukup rumit. Ia tak ingin pimpinan KPK punya sejarah karir yang kurang bagus.

"PPP mensyaratkan 3 kriteria, yang pertama calon pimpinan KPK yang tak terkait secara historis, emosional, maupun struktural dengan parpol maupun rezim manapun. Kedua tidak pernah tercatat memiliki persoalan etis maupun yuridis dalam perjalanannya sebagai warga negara, dan yang ketiga calon pimpinan KPK harus Memiliki sifat dan sikap kenegarawanan yang memastikan tindakannya mengawal penegakan hukum tidak didasarkan atas kepentingan sempit," bebernya.

(van/fay)