Masa Tenang, Jangan Publikasikan Hasil Survei Pilpres

Jakarta - Panwas Pemilu mengimbau lembaga survei dan media massa untuk tidak mempublikasikan hasil survei pada masa tenang kampanye. Sebab secara tidak langsung bisa mempengaruhi psikologis pemilih pada hari H.Demikian disampaikan Didik Supriyanto selaku koordinator bidang pengawasan Panwas Pemilu di kantornya di Gedung Century Tower jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2004)."Kita tidak bisa melarang media massa untuk tidak mempublikasikan hasil surveinya selama minggu tenang, baik yang dilakukan secara interaktif, polling SMS, maupun jajak pendapat melalui telepon," ujarnya.Sebab secara hukum, lanjut Didik, institusinya tidak berwenang untuk mendesak media massa mematuhi imbauannya. "Tapi semoga saja mereka punya kejernihan hati untuk menghentikannya," harapnya.Untuk lembaga survei independen, sambung dia, secara umum hampir sebagian besar sudah mem-publish hasilnya pada akhir Juni 2004. Diharapkan mereka tidak lagi melanjutkannya atau mem-publish ulang hasil surveinya pada minggu tenang.Momen RawanDidik mengingatkan, selama minggu tenang justru merupakan momen rawan untuk terjadinya money politics."Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, minggu tenang justru tidak tenang. Karena tim sukses aktif melakukan gerilya untuk mempengaruhi pemilih. Seperti bagi-bagi sembako, maupun serangan fajar," tuturnya.Masalahnya, lanjut dia, aksi tersebut tidak dapat dijerat sebagai pelanggaran kampanye, karena memang dilakukan di luar masa kampanye. Sehingga Panwas Pemilu juga tidak punya wewenang untuk menangani kasus tersebut. Tetapi hal demikian bisa dilanjutkan sebagai kasus pidana."Secara tegas dikatakan dalam UU Pilpres, haram untuk mempengaruhi pemilih dengan memberi uang dan sejenisnya. Tapi kalau menerima uang, halal. Karenanya rakyat yang menerima uang jangan segan-segan untuk melaporkannya ke polisi. Sebab mereka tidak dapat dijadikan tersangka, melainkan si pemberi," jelas Didik.Dia mengingatkan para pejabat negara yang kebetulan menjadi tim sukses atau menjadi eksponen parpol pendukung capres untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarahkan, baik secara langsung atau tidak untuk memilih pasangan tertentu."Misalnya bikin acara peresmian proyek seperti pembangunan masjid dan jembatan, atau kegiatan yang mengumpulkan pejabat bawahan, atau memberi instruksi lisan maupun tulisan yang dapat dipersepsikan untuk memilih pasangan tertentu. Itu harus dihindari," tegas Didik. (sss/)