.webp)
Konflik yang terjadi di tengah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), bukan terjadi karena kebodohan masyarakat tapi karena elite yang ingin memenangi pemilu dengan berbagai cara.
"Pemilu itu ongkosnya mahal, maka calon kepala daerah akan menempuh berbagai cara sehingga akan menimbulkan pemilu tidak damai," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun dalam acara dialog DPD 'Menciptakan Pilkada Damai' di Kompleks Parlemen, Jumat (12/8). ;
Ongkos Pemilukada itu tampak dari berbagai setoran seperti uang perahu. Bahkan, elite pusat yang harusnya bisa memberikan solusi damai, justru sering menjadi alat yang memanas-manasi situasi sehinga keadaan makin panas. Keadaan juga ditambah rumit dengan syarat 15 persen partai pengusung. Hal ini membuat calon kepala daerah berbondong-bondong untuk mencari dukungan 15 persen. ;
Sementara itu, anggota Komite I DPD dari Provinsi Maluku Jacob Jack Ospara mengatakan bahwa konflik yang terjadi di banyak Pemilukada, ;karena kondisi masyarakat yang belum siap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun menurut Refly, pendidikan bukan faktor pemicu utama. Sebab pendidikan itu, mengutip Presiden Soekarno, adalah proses yang tidak akan pernah berakhir. ;
Seperti diberitakan sebelumnya, dua kelompok warga di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, terlibat bentrok dan mengakibatkan setidaknya 19 orang tewas tertembus panah dan lemparan batu.
Bentrokan tersebut bermula pada Sabtu pekan lalu sekitar pukul 14.00 WIT ketika Simon Alom mendaftar di KPU sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Puncak. Namun berkasnya ditolak karena partai pengusung Simon Alom dan juga Ketua Partai Gerindra Tomas Tabuni mencabut dukungannya.
Akibatnya, massa pendukung Simon Alom marah dan menyerang kelompok Tomas Tabuni sehingga menyebabkan bentrok antara dua kelompok tersebut.
(nwk/nwk)
