PKS Nilai Kasus Nazaruddin Lebih Strategis Daripada Kasus Nunun

Surabaya - Salah satu buronan KPK M Nazaruddin telah berhasil ditangkap, namun tidak demikian dengan buronan lainnya, Nunun Nurbaetie. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kasus Nazaruddin lebih strategis dibanding kasus Nunun.

"Nunun itu isunya berbeda dan kasusnya berbeda. Mungkin kasus Nazaruddin dianggap sangat serius dan dianggap sangat strategis sehingga didahulukan," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kepada wartawan di sela-sela acara safari ramadan di Surabaya, Senin (8/8/2011).

Sampai saat ini, belum ada kabar baik tentang upaya pemulangan Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior BI 2004. Padahal istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka sekitar Februari 2011 lalu. Apakah memang ada kesengajaan Nunun 'dibebaskan' karena kasus tersebut melibatkan banyak kader partai politik lainnya, Luthfi membantahnya.

"Tidak, kan sudah banyak orang-orang yang terlibat ditangkap dan dipenjara. Dan proses hukum sudah berjalan dan saya rasa itu bukan skala prioritas pemerintah," tuturnya.

"Dan deskripsi hukumnya ada pada para penegak hukum, sehingga saya rasa kita tidak ingin mencapuri prosesnya. Yang penting kita ingin mengetahui hasilnya, bahwa mereka benar bekerja dan serius melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat," imbuh Luthfi.

Mengapa PKS bersikap hati-hati mengenai keterlibatan Nunun? Presiden PKS ini berkilah pihaknya tidak ingin mencampuri urusan banyak partai yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya rasa kasus Nunun melibatkan banyak partai, jadi rasanya saya tidak ingin mencampuri urusan banyak partai dalam kasus ini. Saya rasa proses dan prosedur yang sudah dijalankan secara hukum itu sudah cukup bagus," katanya.

PKS juga tidak ingin mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap Nunun. Alasannya, PKS bukan partai penguasa dan tidak mempunyai 'kekuatan' untuk menekan aparat.

"Itu domain mereka dan kami sebagai partai tidak punya hak untuk menekan aparat penegak hukum. Kecuali kalau PKS sudah berkuasa. Kita kan hanya bermitra saja," tandasnya.

(roi/nvc)