"Silakan saja DPP mau mengenakan sanksi, toh yang pertama ada mekanisme pemberian sanksi. Dan itu tidak bisa begitu saja diberikan," kata Ferry saat dihubungi detikcom, Kamis (4/8/2011).
Ferry malah heran DPP Golkar mengambil kebijakan itu. Sekarang ini setiap partai berlomba mencari dan merekrut anggota. "Lalu kenapa ini malah anggota yang sudah cukup lama aktif kemudian mau dikeluarkan dengan dasar yang tidak jelas," tanya Ferry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau dipaksa apa pun, kalau saya masih suka menjadi anggota Golkar, tidak bisa dilarang," imbuhnya.
Ferry juga menggugat kebijakan DPP Golkar yang dinilainya tidak fair. Dia merasa ada banyak orang yang jelas melakukan pelanggaran tetapi tidak diberi sanksi.
"Ada yang sudah jelas status hukumnya tidak diberhentikan. Ada apa sebetulnya ini? Semakin mengherankan. Terus terang kita tidak pernah melanggar prinsip-prinsip ber-Golkar. Kalau ada kemudian ada tatib baru, mari berdiskusi," tuturnya.
Partai NasDem telah didaftarkan ke Kemenkum HAM. Namun terkait aktivitas Partai NasDem itu, ormas Nasdem enggan dikaitkan.
Sebelumnya, Kader Golkar di Nasdem Diultimatum Hingga 11 Agustus 2011 untuk memilih Golkar atau Nasdem. "11 Agustus ini. Seminggu lagi kira-kira. Pilihan saja, ke Nasdem atau Golkar," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta.
"Ya kalau mau tetap di Golkar, tinggalkan. Karena Nasdem sudah jadi partai. Itu masalahnya," imbuh Agung.
(ndr/nrl)










































