Anak Muda Demokrat Desak KPK Periksa Nazaruddin

Jakarta - Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (Kaum Demokrat Sejati) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Muhammad Nazaruddin. Pemeriksaan terkait pengakuannya adanya aliran dana kepada Anas Ubaningrum selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat. 

"Pertama, mendesak KPK untuk sesegera mungkin memeriksa nama-nama yang disebutkan tersangka Nazaruddin terkait aliran dana kepada mereka yang bersumber dari APBN dalam berbagai kasus," kata Direktur Eksekutif Kaum Demokrat Sejati, Herbert Sitorus dalam rilisnya yang diterima detikcom, Senin (11/7/2011).

Hal itu sesuai fakta perkembangan penyidikan yang dipublikasikan KPK kepada publik terkait kasus-kasus dugaan korupsi dan suap menyangkut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Begitu juga melihat kemungkinan Nazaruddin akan menjadi terdakwa dalam sidang in absentia, serta derasnya pengakuan-pengakuannya via media masa menggunakan BBM, pihaknya meminta KPK segera bertindak.

Selain itu, lanjut Herbert, penasihat atau dewan kehormatan KPK harus segera memeriksa pengakuan Nazaruddin tentang adanya pertemuan atau pembicaraan antara Pimpinan KPK Chandra Hamzah serta Ade Raharja dengan Petinggi Partai Demokrat. Hal ini karena keyakinan Nazaruddin yang dimuat sejumlah media massa bahwa yang diperiksa KPK hanya akan terbatas pada diperiksanya Nazaruddin semata.

"Ini perlu kami suarakan bahwa jikalau pengakuan Nazaruddin tersebut benar, tentu hal itu sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum, di mana tentunya struktur di dalam KPK harus menuntaskannya. Sekaligus, jikalau setelah pemeriksaan terhadap pengakuan itu menyatakan bahwa hal itu tidak benar maka tidak akan terjadi persepsi yang negatif di tengah-tengah publik," tegasnya.

Dari sisi positif bisa untuk menghindarkan terjadinya ketimpangan dalam penyidikan suatu perkara yang ditangani KPK. Sebab di dalam pemberitaan yang mengutip BBM Nazaruddin tersebut ada ditampilkan nama-nama pejabat KPK yang diduga berkolaborasi negatif dengan Petinggi PD dalam kaitan kasus-kasus yang terkait Nazaruddin.

"Itu tentu patut untuk dicermati KPK! Bisa saja KPK bersikukuh tidak akan melakukan apa yang kami suarakan ini, namun perlu dicermati bahwa pengakuan-pengakuan Nazaruddin adalah suatu model baru, karena diungkapkan oleh tersangka yang kemungkinan menjadi terdakwa in absentia yang berbeda dengan model selama ini," tutup Herbert.

(zal/vit)