PD Nilai Hasil Survei LSI Nggak Nyambung

Jakarta - Bukan sekali ini ada jajak pendapat yang hasilnya menunjukkan penurunan popularitas Presiden SBY. Namun hasil survei terkait penurunan hingga di bawah 50% yang ditunjukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) patut dipertanyakan.

"Popularitas SBY turun-naik itu hal biasa. Tapi kalau ini turunnya jeblok, kok rasanya 'maksa' ya. Apalagi instrumen pertanyaannya ini jaka sembung bawa golok," kata Wasekjen PD, Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Minggu (26/6/2011).

Instrumen pertanyaan terhadap responden yang dinilainya tidak nyambung adalah mengenai kewenangan Presiden SBY dengan pola kewenangan KPK yang berniat memeriksa Nazaruddin. Padahal sudah jelas KPK merupakan lembaga yang independen dan proses hukum yang KPK jalannya sepenuhnya bukan jadi wewenang Presiden SBY.

"Lingkaran barangkali tidak paham, kewenangan Presiden zaman reformasi sudah 'diambil alih' oleh DPR, MK, KPK, Bupati, Walikota dan sebagainya. Bahwa KPK belum dapat periksa Nazaruddin, kok Presiden SBY 'disalahkan' Lingkaran?" gugat Ramadhan.

Bila yang menjadi dalih Lingkaran adalah posisi SBY yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, maka menurut Ramadhan Pohan juga tidak nyambung. Sebab partai bukan lembaga yang berwenang menjalankan proses hukum atau melakukan aksi seperti mengejar buronan.

"Itu kan wilayah hukum dan kewenangan penegak hukum! Siapa pun yang akan periksa, kapan dan bagaimana memeriksanya, itu wewenang KPK," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Lebih lanjut mantan jurnalis ini mendorong Lingkaran Survei Indonesia agar meneladani lembaga survei lain menggelar jajak pendapat yang menyehatkan kehidupan berbangsa. Yaitu dengan mengajukan pertanyaan relevan, materi yang obyektif, proporsional, profesional dan tidak tendensius.

"Lembaga survei yang lain juga kritis tapi relevan dan adanya, seperti ini yang menyehatkan. Kalau survei semata-mata hanya untuk menyerang SBY, apa bedanya dengan parpol lawan?" ujar Ramadhan.

(lh/ndr)