"Menlu harus klarifikasi karena kalau kemarin bilang sudah minta maaf tapi ternyata pihak Arab Saudi bilang tidak pernah minta maaf, ini kan dua hal yang berbeda. Harus diklarifikasi," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik kepada detikcom, Jumat (24/6/2011).
Mahfudz mengatakan, klarifikasi ini diperlukan agar Marty tidak dianggap telah melakukan kebohongan publik. Jika perlu, Marty atau pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membeberkan bukti-buktinya.
"Jangan sampai dianggap melakukan kebohongan publik karena pandangan itu bisa muncul kalau tidak ada klarifikasi," kata politisi asal PKS ini.
Sebelumnya Kedubes Arab Saudi menegaskan tidak pernah mengaku lalai dan meminta maaf soal eksekusi Ruyati. Pihak Kebubes hanya menyatakan akan menyampaikan surat yang dikirimkan Marty kepada Menlu Arab Saudi.
Padahal sebelumnya, Marty mengatakan Arab Saudi sudah mengaku lalai dan meminta maaf karena tidak memberitahu soal eksekusi Ruyati. Pernyataan Marty ini disampaikannya di Istana Negara pada Rabu 22 Juni lalu setelah bertemu kedua kalinya dengan Dubes Arab Saudi.
Permohonan maaf Arab Saudi ini juga pernah disampaikan oleh Juru Bicara Kemenlu Michael Tene. Pernyataan Michael itu disampaikan pada Selasa 21 Juni atau sehari setelah pemanggilan pertama Dubes Arab Saudi.
Sedangkan Marty menyatakan, pernyataannya adalah berdasar fakta. Hal serupa disampaikan Michael.
(ken/nrl)











































